Indonesia Sebagai Model Perkembangan Islam di Eropa

Indonesia merupakan inspirasi dan panutan bagi perkembangan Islam di Jerman, khususnya, dan Eropa pada umumnya, karena negara Muslim terbesar di dunia itu berhasil mengamalkan Islam moderat, kata pejabat Kementerian Luar Negeri Jerman.

Hal itu disampaikan Duta Besar dan Kepala Seksi Agama dan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Jerman Dr Volker Berresheim dalam webinar yang diadakan di Frankfurt awal pekan ini, Kepala Seksi Informasi, Sosial, dan Budaya KBRI Berlin, Hannan Kata Hadi, Rabu.

“Kita harus mengambil isyarat dari Indonesia tentang bagaimana Islam dipraktikkan dan diajarkan di berbagai tingkat pendidikan,” kata Berresheim seperti dikutip oleh Hadi pada webinar tentang pelatihan bagi para imam yang diselenggarakan oleh Akademie für Islam di Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG).

Praktik yang diikuti di Indonesia menjadi model acuan untuk merumuskan kurikulum pelatihan bagi para imam di Eropa, termasuk Jerman, ujarnya.

Bertema “Membangun Jembatan antara Negara dan Komunitas Muslim”: Pelatihan bagi Para Imam di Eropa dan Amerika Utara sebagai Common Issue, webinar ini menampilkan akademisi dari berbagai universitas di Eropa, seperti Prancis, Denmark, dan Belanda.

Prof.Dr Azyumardi Azra dari Indonesia menjadi satu-satunya pembicara non-Eropa pada pelatihan yang pesertanya terdiri dari perwakilan Schura di Hamburg, Jerman, dan Al Ghazali Institute, Prancis, kata Hadi.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini berbicara dalam webinar atas undangan Kementerian Luar Negeri Jerman untuk memberikan masukan tentang program pelatihan bagi para imam di Eropa, kata Hadi.

Azra bercerita tentang pengalamannya merumuskan kurikulum studi Islam di Leuven University, Catholic University di Belgia.

 

M Din Syamsuddin: Jangan Suka Berjanji Tapi Tak Mampu Memberi Bukti

“Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK sungguh merupakan keprihatinan mendalam, apalagi dalam dua minggu dua menteri menjadi tersangka,” kata Din Syamsuddin, selaku Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurut Din, hal itu menunjukkan Revolusi Mental yang digaungkan pemerintah telah gagal total.

“Adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat, kala rakyat menderita karena Covid-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat,” lanjutnya.

Hal itulah, lanjut Din, yang KAMI kritisi selama ini bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi.

Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini.

“KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi. Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti,” ujar Din.

Oleh karena itu, KAMI mendukung KPK untuk terus memantau dan menyelidiki kemungkinan penyelewengan dana besar yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid.

Din mengatakan, Perppu Presiden yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020, untuk penanggulangan Covid, memang potensial mendorong tindak korupsi.

Sebab, memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran dan bahkan memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat.

(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang kini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, potensial mendorong tindak korupsi karena memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran.

“Dan bahkan, UU itu memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat. Ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan pembukaan peluang bagi korupsi. Alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi,” ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Sejumlah pihak telah menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses sidang pengujian formil dan materiil aturan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

 

Gatot: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

HARIAN KAMI.com — “Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahdanga, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak,” tutur Gatot Nurmantyo.

Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggoan’.

Alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda cs.

Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

“Syarat ketiga itu yang mereka tolak,” jelas Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran.

Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi-jadi,” jelas Gatot.

Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut.

“Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai. Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” jelasnya.

Buku ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom.

“Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” jelas Din.

Bisa dibeli di Gramedia Digital dan Myedisi. Ini Promo Gratis

 

Majalah GATRA yang Katanya Diborong Habis

Time Int 2020-11-16

Time Int

The Economist – 2020-10-17

The Economist

SWA.21

SWA

The Economist 2020-10-30

The Economist 2020-11-21

The Economist
The Economist

Recent Posts