Connect with us


๐ƒ๐ข๐ฉ๐ฅ๐จ๐ฆ๐š๐ฌ๐ข ๐€๐ฎ๐ญ๐ข๐ฌ๐ฆ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐š



HARIAN KAMI —ย  Kesan pertama membaca pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), terkesan normatif, naif dan loncat-loncat dari satu isu global ke lainnya.

Memasuki periode kedua masa kepresidenannya, Jokowi tidak memiliki dalil-dalil konkret berhadapan dengan persoalan ganda krisis ekonomi dan pandemi virus korona yang melanda seluruh dunia, maupun isu krusial lainnya seperti Palestina.

Kita tidak melihat benang merah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang majelis umum PBB tersebut.

Kita mencoba menyimak pesan yang ingin disampaikan presiden, misalnya, bagaimana mengaitkan antara ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘‘๐‘”๐‘’ ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘™๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ, multilateralisme, dan kepemimpinan global kolektif dalam kontribusi bagi perdamaian dunia seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
Perpecahan dan rivalitas yang sangat kental dirasakan, sudah ada sebelum pandemi Covid-19 ketika AS mengubah strategi politik luar negerinya menjadi agitatif menghadapi China digambarkan sebagai Perang Dingin 2.0 yang menyengsarakan banyak negara di dunia.
Narasi Presiden Jokowi atas perpecahan dan rivalitas ini tidak mampu memahami kemerosotan adidaya AS dan kebangkitan akbar China, sangat lemah dalam menetapkan tata kelola perangkat aturan hukum internasional maupun institusi-institusi global pelaksananya seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan sebagainya.
Konflik geopolitik dewasa ini, tidak bisa dipandang sebagai kebangkitan perseteruan abad lalu antara AS-Uni Soviet lama bersama negara-negara vasalnya masing-masing.
Sekarang berbeda. Konflik geopolitik dihadapkan dengan pandemi virus korona menciptakan kedaruratan yang meluluhlantakan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan berbagai negara bangsa di dunia.
Situasi dunia sekarang mengarah ke lingkungan anarki yang berbahaya.
Dan politik luar negeri Indonesia dijalankan dalam mekanisme diplomasi autisme, ketika kemampuan untuk melakukan identifikasi ketidaksesuaian antara realitas saling ketergantungan dan kapasitas kelola pemerintahan global tata internasional yang efektif.
Diplomasi autisme muncul ketika kita tidak bisa memberikan jawaban memadai atas pertanyaan, apakah pandangan bersama tentang dinamika dan interkoneksi sistem internasional sekarang ini menyebabkan Indonesia tidak cukup membangun pemahaman atas persepsi, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang bersitegang secara geopolitik?
๐๐ž๐ซ๐š๐ง๐š๐ง ๐ˆ๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐š
Autisme dalam diplomasi dimaksudkan untuk melihat pola perilaku suatu negara dan mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atau tidak berfungsi (๐˜ฅ๐˜บ๐˜ด๐˜ง๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ) kebijakan luar negeri suatu negara.
Dalam konteks pidato pertama Presiden Jokowi di sidang umum PBB, persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia tidak lagi hanya bergerak atas manuver bebas-aktif yang tidak memiliki rumusan baku, tapi lebih pada peranan apa yang mampu dilakukan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Terkait masalah Palestina (dan pada titik tertentu juga bersinggungan dengan persoalan Rohingya di Myanmar) yang hanya disebut dua kali dalam pidato tersebut, bagaimana sebenarnya Indonesia mengejawantahkan kebijakan luar negeri untuk menghindari diplomasi autisme.
Berasumsi pada berpenduduk penganut agama Islam terbesar di dunia sebagai suatu kekuatan, kebijakan luar negeri Indonesia terkait persoalan Palestina (dan Rohingya maupun Uyghur di China) ternyata berjalan tidak efektif untuk mewujudkan kepentingan kolektif negara dan rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sederhana.
Pertama, bagaimana melakukan sinkronisasi politik luar negeri bebas- aktif dalam konsepsi ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ?
Kedua, apakah kebijakan dasar pandangan global Indonesia bergeser dari pemahaman ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ atau ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜บ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ dan mana yang lebih penting?
Dan ketiga, bagaimana membedakan populisme dan menjadi seorang Muslim yang baik dalam konteks masalah-masalah global dewasa ini yang diselimuti oleh berita bohong dan perilaku unilateral melanda seluruh dunia?
Gejala diplomasi autisme juga muncul ketika Presiden Jokowi bicara soal multilateral dan regionalisme lingkungan ASEAN dengan kertas kerja ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang bergeming.
Kebijakan luar negeri Indonesia tidak menyadari adanya konstalasi geopolitik baru akibat tekanan pandemi, dan tidak memiliki model meyakinkan membentuk manajemen krisis.
Perilaku ini pun sangat dipengaruhi permainan persaingan AS-China, ketika Washington terlumpuhkan akibat kekacauan manajemen politik domestik dan China menjadi repulsif melalui pelecehan diplomasi yang represif.
Tanpa disadari kita berada pada proliferasi kepentingan dan transnasionalisasi ekonomi dan masyarakat melalui proses globalisasi yang dipacu kemajuan teknologi komunikasi informasi.
Dalam situasi seperti ini, koeksistensi multilateralisme harusnya menjadi kekuatan utama Indonesia ketika konsepsi regionalisme dalam formasi ASEAN pada tahun 1967 menjadi jalan tengah pada puncak persaingan Perang Dingin, untuk mencegah munculnya kekuatan unilateral atau bipolaritas yang menyebabkan globalisasi menjadi tidak terkontrol dan rumit, antara kepentingan nasional dan kepentingan kelompok tertentu pada tingkat domestik.
๐€๐ง๐œ๐š๐ฆ๐š๐ง ๐๐ฎ๐ง๐ข๐š
Kita menyadari ancaman keamanan kesehatan global ini menghadirkan prediksi pandemi virus korona ini akan mematikan 40 juta orang di seluruh dunia dan mengurangi keluaran ekonomi global sekitar 12,5 trilyun dollar AS pada akhir tahun 2021.
Indonesia tidak menyadari denominator bersama sekarang ini adalah ancaman dunia yang menjadi lebih nasionalistik, lebih kacau, dan yang menggelisahkan adalah menjadi lebih miskin.Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi berperilaku autisme ketika slogan Poros Maritim Dunia tidak bisa menjadi pijakan doktrin, dan Indonesia kembali memunggungi lautan yang seharusnya menjadi kekuatan utama ketahanan kenusantaaran Indonesia.
Akibatnya, kita tidak memiliki solusi karena tidak mampu memberikan jawaban atas kemunculan ekstrateritorialitas ketika akses pasar dipersenjatai sebagai kondisionalitas baru oleh negara-negara besar yang semena-mena menutup peluang bisnis karena ketidaksepahaman kebijakan yang mereka terapkan.
Indonesia tidak mampu bersuara ketika isu Palestina diombang-ambingkan dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Kita lupa pada pokok persoalan isu Rohingya dan minoritas Uyghur di China untuk berbicara tentang persoalan kemanusiaan sebagai inti dari pandangan ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜บ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ.
Humanisme sebagai konsepsi sentralistas tentang masyarakat seperti yang diungkap Yuval Harari dalam bukunya ๐˜๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ถ๐˜ด: ๐˜ˆ ๐˜‰๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ง ๐˜๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜›๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ (2016), mengingatkan kita tentang perikemanusiaan yang menjadi inti dalam pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia.
Perikemanusiaan kita tidak bisa bertumpu pada ๐˜จ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ณ berharap pada akses setara vaksin yang mengarah pada nasionalisme vaksin dan menjadi ladang mengeruk keuntungan bisnis menghadapi pandemi Covid-19.
Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi lupa, dalam pilar ASEAN tentang sosial-budaya, Indonesia tidak mampu mendorong konsepsi kerja sama biomedis dalam lingkaran konsentris Asia Tenggara berperang melawan virus SARS-COV-2.
Kita lupa untuk memperbaiki gagasan terbengkalai atas Unit Riset Medis Angkatan Laut Dua (NAMRU-2) mempelajari penyakit-penyakit menular dan studi biomolekuler.
Dalam situasi kedaruratan sekarang ini, politik luar negeri Indonesia harus berprinsip pada โ€œkamu hidup, saya hidupโ€ (๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ, ๐˜ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ), menarasikan Indonesia dalam hubungannya dengan dunia menghadirkan logika identitas dan persamaan yang dihadapi dalam dinamika globalisasi.
Determinasi kebijakan luar negeri Indonesia dibangun berdasarkan terbentuknya berbagai institusi multilateral yang mampu melakukan mediasi kepentingan dan kekuatan sosial secara domestik, regional, dan global.

ย Indonesia harus berprinsip pada โ€œkamu hidup, saya hidupโ€ (๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ, ๐˜ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ), menarasikan Indonesia dalam hubungannya dengan dunia menghadirkan logika identitas dan persamaan yang dihadapi dalam dinamika globalisasi.ย 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Narasi Mafia Tanah Ganggu Investor Kawasan Pantura Kabupaten Tangerangย 




Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang menyebar rilis, bahwa warga Pantura merasa bangga dengan kondisi wilayahnya telah dilakukan pembangunan begitu pesat.

Oleh karenanya, Maskota mengajak seluruh stakholders dan elemen masyarakat mengawal, mengontrol dan mendukung pembangunan di kawasan pantura

โ€œTentu saya serta generasi ke depan seperti anak dan cucu kita yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Maka hal positif seperti ini perlu kita kawal sampai benar-benar terasa kesejahteraan-nya untuk kita,โ€ ungkapnya

Di sisi lain, Kades Belimbing Kecamatan Kosambi ini pun menegaskan bahwa hampir seluruh mayoritas tanah masyarakat dibebaskan oleh pengembang telah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya menyebut kategori oknum mafia tanah tidak ada di Pantura Kabupaten Tangerang

โ€œTentu saya sebagai kepala desa dan juga warga pantura, beberapa kali telah mengamati proses jual beli lahan yang sah. Pembayaran disepakati bersama, malah jika ada masalah adminstrasi saya ikut bantu,โ€ kata Maskota.

โ€œSetau saya yang sudah lahir sampai besar dan menjabat tiga periode sebagai kepala desa dan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang dua kali, tidak ditemukan unsur kategori mafia tanah disini,โ€ lanjutnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan percepatan pembangunan merupakan wujud peningkatan ekonomi masyarakat dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kholid mengaku anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah tak akan sanggup membiayai pembangunan mega proyek. Dibutuhkan pihak ketiga yakni pengembang untuk membantu mewujudkan progam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

โ€œPemda kan anggaran terbatas, tidak akan cukup buat mewujudkan RPJMD. Maka peran pihak ketiga dalam hal ini pengembang dibutuhkan, sudah banyak contoh konkrit yang terdekat maju seperti Smart City BSD, Citra, Summerecon dan lain-lain,โ€ papar Kholid

Legislator Dapil Pantura Kabupaten Tangerang ini pun mengungkapkan berbagai macam pengembang di wiliayahnya tersedia. Baik yang sudah rampung maupun yang tengah on proses.

โ€œMisal di Kosambi, banyak pengembang seperti kawasan pergudangan dan Bandara Soekarno-Hatta yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya sektor lapangan pekerjaan. Ada juga di Pakuhaji pengembang pergudangan, Sepatan properti dan Teluknaga properti yang sudah dan akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat juga,โ€ ujarnya.

Kholid menuturkan bahwa pihaknya tengah menjalankan intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga iklim usaha dan investasi demi menopang pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Tangerang.

โ€œKami legislator di Kabupaten Tangerang membantu pemerintah daerah untuk sama-sama menjaga iklim usaha dan investasi sesuai intruksi Bapak Presiden Jokowi. Karena intruksi itu sangat penting yaitu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke arah positif pasca situasi pandemi,โ€ tuturnya.

Direktur Eksekutif Tangerang Utara Community Centre Ahmad Baihaqi menambahkan jika masyarakat pantura memiliki harapan tinggi dengan kehadiran para pengembang. Hal tersebut lantaran demi akses ketersedian lapangan pekerjaan.

โ€œMasyarakat pantura sangat menantikan kehadiran pengembang untuk membuka lapangan pekerjaan dan gaji yang layak buat mereka,โ€ ujar Baihaqi

Dirinya menilai hiruk pikuk narasi mafia tanah menjadi hantu di pantura Kabupaten Tangerang, jangan sampai membuat tersendat investor yang sudah berinvestasi dimana telah membantu pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

โ€œDengan kultur budaya disini, dibutuhkan kehadiran pengembang yang berani menjawab tantangan bahwa kehadirannya berdampak positif buat masyarakat dan pemerintah daerah, baik pengembang yang sudah berdiri dan masih berproses,โ€ tandasnya.

Sementara itu, dua profesor memaparkan Stigma Mafia Tanah ke masyarakat dan penegak hukum. Bahwa stigma itu sangat subjektif. Seolah legalitas pembebasan tanah dipersepsikan sebagai mafia tanah.

“Narasi yang dibangun seperti ingin memberikan contoh bahwa kasus tanah secara subjektif ingin distigmatisasi sebagai mafia tanah,โ€ kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji.

Menurutnya, semua asumsi menyesatkan itu berujung pada kepentingan terselubungย (vested interest) dari orang yang menggoreng isu. Bukan pada objektifitas sengketa hukum itu sendiri. Jadi semua digiring pada isu mafia tanah, padahal tidak selalu demikian.

โ€œSalah satu ciri kejahatan klasik ini adalah dilakukan secara terorganisir dan profesional serta berupaya menghindari mediasi dan proses hukum. Karena itu memiliki limitasi pengungkapannya,โ€ kata Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum ini.

Dia menyebutkan pola dan stigma seolah adanya mafia tanah merupakan cara-cara menggiring opini sesat yang tidak sehat. Bahkan justru menyimpang dari pola dan tata hukum yang sah.

โ€œSengketa hukum tidak selalu dimaknai stigmatisasi subjektif yang menyebutkan ada mafia tanah . Ini perlu dihindari sehingga tidak benar juga konotasi dan narasi semua pembebasan tanah seolah merupakan permainan mafia tanah,โ€ tuturnya.

Indriyanto mengatakan, Polri sebagai penegak hukum dan garda terdepan pengungkapan kasus sengketa tanah,ย  sangat memahami opini sesat yang sebaiknya direduksi.

โ€œPolri perlu mencermati opini menyesatkan soal isu mafia tanah yang dilatarbelakangiย vested interestย yang sesat ini. Negara hukum harus menghargai hak-hak warga melalui tata dan pola prosesual justisial yang benar, bukan opini sesat yang penuh vested interest,โ€ ujar Guru Besar Hukum Pidana Prof DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MA.

โ€œSengketa tanah haruslah dibedakan dengan masalah mafia tanah,โ€ ujar Prof. Dr. Agus Surono, SH., MHย  Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia.

Prof. Dr. Agus Surono, SH., MHย  (Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia).

Pakar hukum ini menyebut, sebuah perkara sengketa tanah yang masuk dalam lingkup hukum perdata atau administrasi negara bisa terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, faktor awamnya pelaku jual-beli lahan terhadap hukum (khususnya pertanahan) yang berlaku di Indonesia.

Kedua, sistem sertifikasi tanah yang ada di Indonesia hanya bersifat formalitas. Hingga, sistem peradilan sengketa tanah yang menghabiskan biaya dan waktu yang cukup banyak.

Agus menuturkan, istilah mafia tanah ini dapat dikualifikasi suatu kejahatan klasik yang terorganisir dan memiliki ekpertis yang professional.

Mafia tanah menurut Agus, biasanya modusnya adalah melalui pembuatan dokumen palsu atas bukti kepemilikan hak tanah.

Orang-orang inilah yang bekerja sama dengan โ€œoknumโ€ yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan bukti alias hak palsu, yang biasanya dilakukan secara rapi sehingga sulit untuk diungkap.

Persoalan sengketa tanah sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah. Maka,ย  persoalan sengketa hak atas tanah yang merupakan ranah hukum perdata.

Di sini, harus memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik ataupun pihak-pihak yang telah membebaskan tanah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pengadaan tanah baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Sehingga apabila terdapat sengketa hak atas tanah, yang telah diselesaikan melalui mekanisme di pengadilan, maka pihak yang memenangkan perkara tersebut tidak dapat disebut sebagai mafia tanah.

Continue Reading


Indonesia Sebagai Model Perkembangan Islam di Eropa




Indonesia merupakan inspirasi dan panutan bagi perkembangan Islam di Jerman, khususnya, dan Eropa pada umumnya, karena negara Muslim terbesar di dunia itu berhasil mengamalkan Islam moderat, kata pejabat Kementerian Luar Negeri Jerman.

Hal itu disampaikan Duta Besar dan Kepala Seksi Agama dan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Jerman Dr Volker Berresheim dalam webinar yang diadakan di Frankfurt awal pekan ini, Kepala Seksi Informasi, Sosial, dan Budaya KBRI Berlin, Hannan Kata Hadi, Rabu.

“Kita harus mengambil isyarat dari Indonesia tentang bagaimana Islam dipraktikkan dan diajarkan di berbagai tingkat pendidikan,” kata Berresheim seperti dikutip oleh Hadi pada webinar tentang pelatihan bagi para imam yang diselenggarakan oleh Akademie fรผr Islam di Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG).

Praktik yang diikuti di Indonesia menjadi model acuan untuk merumuskan kurikulum pelatihan bagi para imam di Eropa, termasuk Jerman, ujarnya.

Bertema “Membangun Jembatan antara Negara dan Komunitas Muslim”: Pelatihan bagi Para Imam di Eropa dan Amerika Utara sebagai Common Issue, webinar ini menampilkan akademisi dari berbagai universitas di Eropa, seperti Prancis, Denmark, dan Belanda.

Prof.Dr Azyumardi Azra dari Indonesia menjadi satu-satunya pembicara non-Eropa pada pelatihan yang pesertanya terdiri dari perwakilan Schura di Hamburg, Jerman, dan Al Ghazali Institute, Prancis, kata Hadi.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini berbicara dalam webinar atas undangan Kementerian Luar Negeri Jerman untuk memberikan masukan tentang program pelatihan bagi para imam di Eropa, kata Hadi.

Azra bercerita tentang pengalamannya merumuskan kurikulum studi Islam di Leuven University, Catholic University di Belgia.


Continue Reading


M Din Syamsuddin: Jangan Suka Berjanji Tapi Tak Mampu Memberi Bukti




“Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK sungguh merupakan keprihatinan mendalam, apalagi dalam dua minggu dua menteri menjadi tersangka,” kata Din Syamsuddin, selaku Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurut Din, hal itu menunjukkan Revolusi Mental yang digaungkan pemerintah telah gagal total.

“Adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat, kala rakyat menderita karena Covid-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat,” lanjutnya.

Hal itulah, lanjut Din, yang KAMI kritisi selama ini bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi.

Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini.

“KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi. Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti,” ujar Din.

Oleh karena itu, KAMI mendukung KPK untuk terus memantau dan menyelidiki kemungkinan penyelewengan dana besar yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid.

Din mengatakan, Perppu Presiden yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020, untuk penanggulangan Covid, memang potensial mendorong tindak korupsi.

Sebab, memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran dan bahkan memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat.

(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang kini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, potensial mendorong tindak korupsi karena memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran.

“Dan bahkan, UU itu memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat. Ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan pembukaan peluang bagi korupsi. Alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi,” ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Sejumlah pihak telah menggugatย undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses sidang pengujian formil dan materiil aturan tersebutย masih berlangsung hingga saat ini.


Continue Reading


Copyright ยฉ 2021 | Kerjasama dan kolaborasi silahkan email: Hotline 0816-1945-288