๐ƒ๐ข๐ฉ๐ฅ๐จ๐ฆ๐š๐ฌ๐ข ๐€๐ฎ๐ญ๐ข๐ฌ๐ฆ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐š

3

HARIAN KAMI —ย  Kesan pertama membaca pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), terkesan normatif, naif dan loncat-loncat dari satu isu global ke lainnya.

Memasuki periode kedua masa kepresidenannya, Jokowi tidak memiliki dalil-dalil konkret berhadapan dengan persoalan ganda krisis ekonomi dan pandemi virus korona yang melanda seluruh dunia, maupun isu krusial lainnya seperti Palestina.

Kita tidak melihat benang merah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang majelis umum PBB tersebut.

Kita mencoba menyimak pesan yang ingin disampaikan presiden, misalnya, bagaimana mengaitkan antara ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘‘๐‘”๐‘’ ๐‘๐‘ข๐‘–๐‘™๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ, multilateralisme, dan kepemimpinan global kolektif dalam kontribusi bagi perdamaian dunia seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
Perpecahan dan rivalitas yang sangat kental dirasakan, sudah ada sebelum pandemi Covid-19 ketika AS mengubah strategi politik luar negerinya menjadi agitatif menghadapi China digambarkan sebagai Perang Dingin 2.0 yang menyengsarakan banyak negara di dunia.
Narasi Presiden Jokowi atas perpecahan dan rivalitas ini tidak mampu memahami kemerosotan adidaya AS dan kebangkitan akbar China, sangat lemah dalam menetapkan tata kelola perangkat aturan hukum internasional maupun institusi-institusi global pelaksananya seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan sebagainya.
Konflik geopolitik dewasa ini, tidak bisa dipandang sebagai kebangkitan perseteruan abad lalu antara AS-Uni Soviet lama bersama negara-negara vasalnya masing-masing.
Sekarang berbeda. Konflik geopolitik dihadapkan dengan pandemi virus korona menciptakan kedaruratan yang meluluhlantakan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan berbagai negara bangsa di dunia.
Situasi dunia sekarang mengarah ke lingkungan anarki yang berbahaya.
Dan politik luar negeri Indonesia dijalankan dalam mekanisme diplomasi autisme, ketika kemampuan untuk melakukan identifikasi ketidaksesuaian antara realitas saling ketergantungan dan kapasitas kelola pemerintahan global tata internasional yang efektif.
Diplomasi autisme muncul ketika kita tidak bisa memberikan jawaban memadai atas pertanyaan, apakah pandangan bersama tentang dinamika dan interkoneksi sistem internasional sekarang ini menyebabkan Indonesia tidak cukup membangun pemahaman atas persepsi, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang bersitegang secara geopolitik?
๐๐ž๐ซ๐š๐ง๐š๐ง ๐ˆ๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐š
Autisme dalam diplomasi dimaksudkan untuk melihat pola perilaku suatu negara dan mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atau tidak berfungsi (๐˜ฅ๐˜บ๐˜ด๐˜ง๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ) kebijakan luar negeri suatu negara.
Dalam konteks pidato pertama Presiden Jokowi di sidang umum PBB, persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia tidak lagi hanya bergerak atas manuver bebas-aktif yang tidak memiliki rumusan baku, tapi lebih pada peranan apa yang mampu dilakukan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Terkait masalah Palestina (dan pada titik tertentu juga bersinggungan dengan persoalan Rohingya di Myanmar) yang hanya disebut dua kali dalam pidato tersebut, bagaimana sebenarnya Indonesia mengejawantahkan kebijakan luar negeri untuk menghindari diplomasi autisme.
Berasumsi pada berpenduduk penganut agama Islam terbesar di dunia sebagai suatu kekuatan, kebijakan luar negeri Indonesia terkait persoalan Palestina (dan Rohingya maupun Uyghur di China) ternyata berjalan tidak efektif untuk mewujudkan kepentingan kolektif negara dan rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sederhana.
Pertama, bagaimana melakukan sinkronisasi politik luar negeri bebas- aktif dalam konsepsi ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ?
Kedua, apakah kebijakan dasar pandangan global Indonesia bergeser dari pemahaman ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ atau ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜บ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ dan mana yang lebih penting?
Dan ketiga, bagaimana membedakan populisme dan menjadi seorang Muslim yang baik dalam konteks masalah-masalah global dewasa ini yang diselimuti oleh berita bohong dan perilaku unilateral melanda seluruh dunia?
Gejala diplomasi autisme juga muncul ketika Presiden Jokowi bicara soal multilateral dan regionalisme lingkungan ASEAN dengan kertas kerja ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang bergeming.
Kebijakan luar negeri Indonesia tidak menyadari adanya konstalasi geopolitik baru akibat tekanan pandemi, dan tidak memiliki model meyakinkan membentuk manajemen krisis.
Perilaku ini pun sangat dipengaruhi permainan persaingan AS-China, ketika Washington terlumpuhkan akibat kekacauan manajemen politik domestik dan China menjadi repulsif melalui pelecehan diplomasi yang represif.
Tanpa disadari kita berada pada proliferasi kepentingan dan transnasionalisasi ekonomi dan masyarakat melalui proses globalisasi yang dipacu kemajuan teknologi komunikasi informasi.
Dalam situasi seperti ini, koeksistensi multilateralisme harusnya menjadi kekuatan utama Indonesia ketika konsepsi regionalisme dalam formasi ASEAN pada tahun 1967 menjadi jalan tengah pada puncak persaingan Perang Dingin, untuk mencegah munculnya kekuatan unilateral atau bipolaritas yang menyebabkan globalisasi menjadi tidak terkontrol dan rumit, antara kepentingan nasional dan kepentingan kelompok tertentu pada tingkat domestik.
๐€๐ง๐œ๐š๐ฆ๐š๐ง ๐๐ฎ๐ง๐ข๐š
Kita menyadari ancaman keamanan kesehatan global ini menghadirkan prediksi pandemi virus korona ini akan mematikan 40 juta orang di seluruh dunia dan mengurangi keluaran ekonomi global sekitar 12,5 trilyun dollar AS pada akhir tahun 2021.
Indonesia tidak menyadari denominator bersama sekarang ini adalah ancaman dunia yang menjadi lebih nasionalistik, lebih kacau, dan yang menggelisahkan adalah menjadi lebih miskin.Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi berperilaku autisme ketika slogan Poros Maritim Dunia tidak bisa menjadi pijakan doktrin, dan Indonesia kembali memunggungi lautan yang seharusnya menjadi kekuatan utama ketahanan kenusantaaran Indonesia.
Akibatnya, kita tidak memiliki solusi karena tidak mampu memberikan jawaban atas kemunculan ekstrateritorialitas ketika akses pasar dipersenjatai sebagai kondisionalitas baru oleh negara-negara besar yang semena-mena menutup peluang bisnis karena ketidaksepahaman kebijakan yang mereka terapkan.
Indonesia tidak mampu bersuara ketika isu Palestina diombang-ambingkan dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Kita lupa pada pokok persoalan isu Rohingya dan minoritas Uyghur di China untuk berbicara tentang persoalan kemanusiaan sebagai inti dari pandangan ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜บ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜บ๐˜ข๐˜ฉ.
Humanisme sebagai konsepsi sentralistas tentang masyarakat seperti yang diungkap Yuval Harari dalam bukunya ๐˜๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ถ๐˜ด: ๐˜ˆ ๐˜‰๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ง ๐˜๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜›๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ (2016), mengingatkan kita tentang perikemanusiaan yang menjadi inti dalam pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia.
Perikemanusiaan kita tidak bisa bertumpu pada ๐˜จ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ณ berharap pada akses setara vaksin yang mengarah pada nasionalisme vaksin dan menjadi ladang mengeruk keuntungan bisnis menghadapi pandemi Covid-19.
Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi lupa, dalam pilar ASEAN tentang sosial-budaya, Indonesia tidak mampu mendorong konsepsi kerja sama biomedis dalam lingkaran konsentris Asia Tenggara berperang melawan virus SARS-COV-2.
Kita lupa untuk memperbaiki gagasan terbengkalai atas Unit Riset Medis Angkatan Laut Dua (NAMRU-2) mempelajari penyakit-penyakit menular dan studi biomolekuler.
Dalam situasi kedaruratan sekarang ini, politik luar negeri Indonesia harus berprinsip pada โ€œkamu hidup, saya hidupโ€ (๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ, ๐˜ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ), menarasikan Indonesia dalam hubungannya dengan dunia menghadirkan logika identitas dan persamaan yang dihadapi dalam dinamika globalisasi.
Determinasi kebijakan luar negeri Indonesia dibangun berdasarkan terbentuknya berbagai institusi multilateral yang mampu melakukan mediasi kepentingan dan kekuatan sosial secara domestik, regional, dan global.

ย Indonesia harus berprinsip pada โ€œkamu hidup, saya hidupโ€ (๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ, ๐˜ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ), menarasikan Indonesia dalam hubungannya dengan dunia menghadirkan logika identitas dan persamaan yang dihadapi dalam dinamika globalisasi.ย 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here