Connect with us

Kekinian

Gatot Menantang BIN dan Polri Ungkap Aktor Rusuh

Published

on

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo meluruskan adanya tudingan dari pihak-pihak yang membuat rumors KAMI, dalam mendesain aksi-aksi tolak UU Cipta Kerja yang diwarnai bentrokan di berbagai daerah di Indonesia.

Dirinya bahkan bahkan menantang agar Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menelusuri tuduhan tersebut.

“Sebenarnya hal ini tidak perlu repot-repot, ada BIN, ada Polisi yang sudah teruji, kan tinggal cari saja. Sangat mudah sekali. Yang membakar pos, CCTV kan ada. Tidak mungkin KAMI ini yang berlandaskan gerakan moral (melakukan itu), sama saja kita bunuh diri, merusak masa depan sendiri,” kata Gatot.

Menurut Gatot, persepsi segelintir pihak soal KAMI yang belum berusia dua bulan terlalu berlebihan. Sebab, kini KAMI seolah dituding bisa menggerakkan jutaan orang.

“Saya pikir itu suatu persepsi orang, betapa KAMI itu hebat, bahwa yang mengendalikan adalah KAMI. Tidak!” katanya lagi. “Secara resmi KAMI memang mendukung demo yang dilakukan buruh dan mahasiswa. Tetapi kami tidak ikut dalam aksi. Tapi kalau perorangan [mau ikut demo] silakan.”

Ia lalu bercerita lebih jauh soal Omnibus Law, bagaimana UU itu menjadi angan-angan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak lama. Menurut keterangan Gatot, angan-angan itu muncul pada perjalanan periode pertama Presiden Jokowi.

“Sejak saya Panglima TNI. Presiden itu pusing meningkatkan investasi, karena di negara kita ini kayak hutan belantara undang-undang. Di mana UU ini sudah banyak tumpang tindih, ke PP, ke Perpres, sampai ke Peraturan daerah,” kata dia.

Artinya, lanjut Gatot, ketumpang tindihan itu membuat niatan investor menaruh dana di Tanah Air menjadi ragu. Maka itu, kemudian, dibutuhkan UU yang merangkum semuanya, di mana birokrasi menjadi lebih simpel, ada jaminan investasi, aparaturnya bersih, bisnis menjanjikan, dan akuntabilitas yang tinggi, shingga dengan demikian, pengusaha itu kemudian memiliki kepastian.

“Nah UU [Cipta Kerja] ini saya tahu tujuannya sangat mulia karena investasi akan datang, roda ekonomi berputar, pajak banyak, sehingga sandang pangan masyarakat bisa [terpenuhi],” kata Gatot yang  mengungkapkan bahwa tekanan terhadap pemerintah sangat tinggi.

Sebab, setiap tahun bertambah tiga juta tenaga kerja baru, di mana satu juta di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Maka, akan menjadi kewajban bagi pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja.

“Nah, makanya harus ada investasi baru. Dari akumulasi ini, harus dibuat terobosan, permasalahan ini yang dihadapi presiden,” tutur Gatot.

Namun, ia mengatakan, ada yang kemudian menyentak sikap KAMI terhadap Omnibus Law yang menyatukan 79 UU menjadi satu ini. Sebut saja proses rancangannya yang dinilai seperti siluman, tergesa-gesa, tidak transparan, dan tidak jelas.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di benak publik. Selanjutnya, dari analisis grup-grup besar di perguruan, UU ini berpotensi menimbulkan kegaduhan karena turut timbul di masa pandemi.

“Intinya UU itu memang harus ada, tetapi di dalam ini yang diatur kan ada pengusaha, ada buruh, nah harusnya tidak boleh ada garis seolah mau perang, pemisah. Kemudian, tidak boleh berat sebelah, harusnya dilihat kita perlu pengusaha, dan kita juga perlu buruh,” kata Gatot.

“Inilah yang harus arif dan bijak dalam UU yang ada ini, mengakomodasi semuanya, agar dapat berjalan seimbang. Buruh itu representatif masyarakat Indonesia, gajinya rendah, janganlah dibuat susah lagi,” imbuhnya, menambahkan bahwa itulah alasan KAMI berusaha menyuarakan suara hati rakyat.

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kekinian

KPK Apresiasi Ganjar Berhasil Terapkan Sistem Cegah Korupsi

Published

on

By

Semarang, Gatra.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi.

Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri menyatakan, Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

“Praktik-praktik pencegahan, seperti yang dilakukan Pak Ganjar memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah,” katanya pada acara peluncuran “Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4).

Ganjar Pranowo yang mengikuti acara dari kantor Gubernur di Semarang diminta memberikan masukan terkait pencegahan korupsi.

Lebih lanjut Firli menyatakan, KPK telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas yang disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi.

“Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok. Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar,” katanya.

KPK lanjut Firli menyatakan, telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng untuk melakukan sosialiasi pencegahan korupsi.

“Kerja sama berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jateng untuk melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan,” ujarnya.

Sementara Ganjar, menyataka kalau ingin melakukan pencegahan korupsi harus melibatkan semuanya. Ada banyak praktik baik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi.

Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

“Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu,” ujarnya.

Menurut Ganjar banyak praktik baik pencegahan korupsi dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. “Kami berterimakasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi,” katanya.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam kesempatan sama mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jateng yang telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional sehingga program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.

“Saya sepakat dengan Pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah bisa menjadi jadi model dan diterapkan secara nasional. Kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi,” ujarnya.


Reporter: Insetyonoto

Editor: Rohmat Haryadi




Source link

Continue Reading

Kekinian

Ribuan Rumah Rusak saat Gempa Malang, BMKG: Struktur Bangunan Buruk

Published

on

By


TEMPO.CO, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut struktur bangunan yang buruk menjadi salah satu penyebab banyaknya rumah dan bangunan rusak saat Gempa Malang pekan lalu.

“Dari hasil survei dan evaluasi di lapangan banyak ditemukan struktur bangunan yang tidak memenuhi persyaratan tahan gempa. Mayoritas bangunan tidak menggunakan struktur kolom pada bagian sudutnya,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan tertulis, Rabu 14 April 2021.

Ia menambahkan faktor lain adalah kondisi batuan atau tanah setempat. Kerusakan banyak terjadi pada endapan alluvium dan endapan lahar gunung api. Selain itu, kondisi topografi setempat yang berupa lereng lembah yang tersusun oleh tanah atau batuan dengan klasifikasi kerapatan tanah (densitas) sedang serta jarak terhadap pusat gempa.

Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil survei Makroseismik dan Mikroseismik BMKG di Malang, Blitar, dan Lumajang. Salah satu titiknya yaitu di Desa Sumber Tangkil dan Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang yang merupakan wilayah terparah terdampak gempa.

Hasil survei tersebut akan diserahkan kepada pemda setempat sebagai bentuk peta mikrozonasi kerentanan gempa bumi yang selanjutnya menjadi dasar rekomendasi untuk rekonstruksi bangunan yang rusak agar dibangun pada zona dan standar bangunan yang tepat.

Dwikorita mengatakan sebenarnya gempa tidak membunuh atau melukai, justru, bangunan yang melukai bahkan membunuh manusia. Oleh karena itu, ia menyarankan dibuat rumah atau bangunan tahan gempa.

Baca: Gempa Malang, 3.900-an Rumah Rusak





Source link

Continue Reading

Kekinian

Konflik Demokrat Berkah Politik Buat AHY dan Moeldoko

Published

on

By

Jakarta, Gatra.com- Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menyebutkan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan keuntungan dari segi politik dalam perseteruan internal Partai Demokrat. Hal ini disampaikan untuk menanggapi hasil pengamatan media yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nyapres 2024 (Nyari Presiden 2024) yang dipaparkan pada Selasa (13/04).

Dalam hasil pengamatan frekuensi pencarian di internet oleh Nyapres selama 12 bulan terakhir, pencarian AHY dan Moeldoko mengalami kenaikan tertinggi pada tanggal 7-13 Maret 2021 dengan masing-masing nilai 100 dan 43. Angka 100 menunjukkan puncak popularitas dan 50 menunjukkan popularitas separuhnya.

Yohan menilai, pencarian ini masih berkaitan dengan konflik antara KLB Demokrat pimpinan Moeldoko dengan AHY. Konflik ini menurutnya menjadi konsumsi publik dan membuat kedua nama tersebut dicari oleh masyarakat.

“Nama Moeldoko dan nama AHY itu menjadi 2 subjek yang paling banyak dicari selama rentang berita-berita terkait konflik Partai Demokrat tadi,” ujar Yohan dalam webinar yang berlangsung pada Selasa (13/04).

Yohan juga menuturkan bahwa konflik ini membawa insentif politik baik bagi AHY maupun Moeldoko. Menurutnya, beberapa survei menunjukan bahwa AHY bisa mengimbangi elektabilitas tokoh-tokoh politik seperti Anies baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo meski dianggap sebagai Ketua Umum muda di Partai yang relatif tergolong partai menengah, dan tidak punya jabatan publik.

“Saya pikir ini menjadi suatu insentif yang cukup menguntungkan di tengah konflik ini,” ucap Yohan.

Adapun Moeldoko menurutnya berhasil menjadi perbincangan publik setelah terlibat di dalam konflik Partai Demokrat ini.

Yohan melihat masing-masing pihak memperpanjang durasi dari konflik ini, meski dengan cara yang berbeda mengingat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permintaan Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Selama durasi perbincangan Partai Demokrat ini semakin lama, mereka juga punya peluang mendapatkan insentif lain,” ucap Yohan.

Insentif bukan satu-satunya hal yang didapat oleh AHY dan Moeldoko. Yohan menyebutkan bahwa keduanya mendapatkan bargaining politik.

Ditolaknya permintaan KLB Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko oleh Kemenkumham dapat memperlihatkan ketahanan AHY dalam menghadapi konflik. Hal ini menurutnya dapat menjadi modal politik bagi AHY untuk menjajaki koalisi dan berguna untuk keperluan elektoral di tahun 2024.

Bargaining politik Moeldoko juga terlihat dengan yakinnya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Selain itu, Moeldoko juga masih menjabat sebagai KSP di pemerintahan Jokowi.

Selain kuat di tataran internal, kata Yohan, Moeldoko juga memiliki kekuatan-kekuatan politik di partai lain. “Atau sebenarnya dia bisa saja kemudian memperkuat Partai HANURA karena sebelumnya Moeldoko juga tokoh di HANURA,” tutur Yohan.


Reporter: Alfiansyah Ramdhani

Editor: Rohmat Haryadi




Source link

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 HarianKami.com | Kerjasama dan kolaborasi silahkan email: eksekutifmatra@gmail.com. Hotline 0816-1945-288