Connect with us

BERITA

Gatot: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

HARIAN KAMI.com — “Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahdanga, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak,” tutur Gatot Nurmantyo.

Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggoan’.

Alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda cs.

Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

“Syarat ketiga itu yang mereka tolak,” jelas Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran.

Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi-jadi,” jelas Gatot.

Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut.

“Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai. Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” jelasnya.

Buku ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom.

“Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” jelas Din.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA

Narasi Mafia Tanah Ganggu Investor Kawasan Pantura Kabupaten Tangerang 

Published

on

By

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang menyebar rilis, bahwa warga Pantura merasa bangga dengan kondisi wilayahnya telah dilakukan pembangunan begitu pesat.

Oleh karenanya, Maskota mengajak seluruh stakholders dan elemen masyarakat mengawal, mengontrol dan mendukung pembangunan di kawasan pantura

“Tentu saya serta generasi ke depan seperti anak dan cucu kita yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Maka hal positif seperti ini perlu kita kawal sampai benar-benar terasa kesejahteraan-nya untuk kita,” ungkapnya

Di sisi lain, Kades Belimbing Kecamatan Kosambi ini pun menegaskan bahwa hampir seluruh mayoritas tanah masyarakat dibebaskan oleh pengembang telah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya menyebut kategori oknum mafia tanah tidak ada di Pantura Kabupaten Tangerang

“Tentu saya sebagai kepala desa dan juga warga pantura, beberapa kali telah mengamati proses jual beli lahan yang sah. Pembayaran disepakati bersama, malah jika ada masalah adminstrasi saya ikut bantu,” kata Maskota.

“Setau saya yang sudah lahir sampai besar dan menjabat tiga periode sebagai kepala desa dan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang dua kali, tidak ditemukan unsur kategori mafia tanah disini,” lanjutnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan percepatan pembangunan merupakan wujud peningkatan ekonomi masyarakat dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kholid mengaku anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah tak akan sanggup membiayai pembangunan mega proyek. Dibutuhkan pihak ketiga yakni pengembang untuk membantu mewujudkan progam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pemda kan anggaran terbatas, tidak akan cukup buat mewujudkan RPJMD. Maka peran pihak ketiga dalam hal ini pengembang dibutuhkan, sudah banyak contoh konkrit yang terdekat maju seperti Smart City BSD, Citra, Summerecon dan lain-lain,” papar Kholid

Legislator Dapil Pantura Kabupaten Tangerang ini pun mengungkapkan berbagai macam pengembang di wiliayahnya tersedia. Baik yang sudah rampung maupun yang tengah on proses.

“Misal di Kosambi, banyak pengembang seperti kawasan pergudangan dan Bandara Soekarno-Hatta yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya sektor lapangan pekerjaan. Ada juga di Pakuhaji pengembang pergudangan, Sepatan properti dan Teluknaga properti yang sudah dan akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat juga,” ujarnya.

Kholid menuturkan bahwa pihaknya tengah menjalankan intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga iklim usaha dan investasi demi menopang pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Kami legislator di Kabupaten Tangerang membantu pemerintah daerah untuk sama-sama menjaga iklim usaha dan investasi sesuai intruksi Bapak Presiden Jokowi. Karena intruksi itu sangat penting yaitu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke arah positif pasca situasi pandemi,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Tangerang Utara Community Centre Ahmad Baihaqi menambahkan jika masyarakat pantura memiliki harapan tinggi dengan kehadiran para pengembang. Hal tersebut lantaran demi akses ketersedian lapangan pekerjaan.

“Masyarakat pantura sangat menantikan kehadiran pengembang untuk membuka lapangan pekerjaan dan gaji yang layak buat mereka,” ujar Baihaqi

Dirinya menilai hiruk pikuk narasi mafia tanah menjadi hantu di pantura Kabupaten Tangerang, jangan sampai membuat tersendat investor yang sudah berinvestasi dimana telah membantu pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kultur budaya disini, dibutuhkan kehadiran pengembang yang berani menjawab tantangan bahwa kehadirannya berdampak positif buat masyarakat dan pemerintah daerah, baik pengembang yang sudah berdiri dan masih berproses,” tandasnya.

Sementara itu, dua profesor memaparkan Stigma Mafia Tanah ke masyarakat dan penegak hukum. Bahwa stigma itu sangat subjektif. Seolah legalitas pembebasan tanah dipersepsikan sebagai mafia tanah.

“Narasi yang dibangun seperti ingin memberikan contoh bahwa kasus tanah secara subjektif ingin distigmatisasi sebagai mafia tanah,” kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji.

Menurutnya, semua asumsi menyesatkan itu berujung pada kepentingan terselubung (vested interest) dari orang yang menggoreng isu. Bukan pada objektifitas sengketa hukum itu sendiri. Jadi semua digiring pada isu mafia tanah, padahal tidak selalu demikian.

“Salah satu ciri kejahatan klasik ini adalah dilakukan secara terorganisir dan profesional serta berupaya menghindari mediasi dan proses hukum. Karena itu memiliki limitasi pengungkapannya,” kata Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum ini.

Dia menyebutkan pola dan stigma seolah adanya mafia tanah merupakan cara-cara menggiring opini sesat yang tidak sehat. Bahkan justru menyimpang dari pola dan tata hukum yang sah.

“Sengketa hukum tidak selalu dimaknai stigmatisasi subjektif yang menyebutkan ada mafia tanah . Ini perlu dihindari sehingga tidak benar juga konotasi dan narasi semua pembebasan tanah seolah merupakan permainan mafia tanah,” tuturnya.

Indriyanto mengatakan, Polri sebagai penegak hukum dan garda terdepan pengungkapan kasus sengketa tanah,  sangat memahami opini sesat yang sebaiknya direduksi.

“Polri perlu mencermati opini menyesatkan soal isu mafia tanah yang dilatarbelakangi vested interest yang sesat ini. Negara hukum harus menghargai hak-hak warga melalui tata dan pola prosesual justisial yang benar, bukan opini sesat yang penuh vested interest,” ujar Guru Besar Hukum Pidana Prof DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MA.

“Sengketa tanah haruslah dibedakan dengan masalah mafia tanah,” ujar Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH  Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia.

Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH  (Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia).

Pakar hukum ini menyebut, sebuah perkara sengketa tanah yang masuk dalam lingkup hukum perdata atau administrasi negara bisa terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, faktor awamnya pelaku jual-beli lahan terhadap hukum (khususnya pertanahan) yang berlaku di Indonesia.

Kedua, sistem sertifikasi tanah yang ada di Indonesia hanya bersifat formalitas. Hingga, sistem peradilan sengketa tanah yang menghabiskan biaya dan waktu yang cukup banyak.

Agus menuturkan, istilah mafia tanah ini dapat dikualifikasi suatu kejahatan klasik yang terorganisir dan memiliki ekpertis yang professional.

Mafia tanah menurut Agus, biasanya modusnya adalah melalui pembuatan dokumen palsu atas bukti kepemilikan hak tanah.

Orang-orang inilah yang bekerja sama dengan “oknum” yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan bukti alias hak palsu, yang biasanya dilakukan secara rapi sehingga sulit untuk diungkap.

Persoalan sengketa tanah sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah. Maka,  persoalan sengketa hak atas tanah yang merupakan ranah hukum perdata.

Di sini, harus memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik ataupun pihak-pihak yang telah membebaskan tanah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pengadaan tanah baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Sehingga apabila terdapat sengketa hak atas tanah, yang telah diselesaikan melalui mekanisme di pengadilan, maka pihak yang memenangkan perkara tersebut tidak dapat disebut sebagai mafia tanah.

Continue Reading

BERITA

Indonesia Sebagai Model Perkembangan Islam di Eropa

Published

on

By

Indonesia merupakan inspirasi dan panutan bagi perkembangan Islam di Jerman, khususnya, dan Eropa pada umumnya, karena negara Muslim terbesar di dunia itu berhasil mengamalkan Islam moderat, kata pejabat Kementerian Luar Negeri Jerman.

Hal itu disampaikan Duta Besar dan Kepala Seksi Agama dan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Jerman Dr Volker Berresheim dalam webinar yang diadakan di Frankfurt awal pekan ini, Kepala Seksi Informasi, Sosial, dan Budaya KBRI Berlin, Hannan Kata Hadi, Rabu.

“Kita harus mengambil isyarat dari Indonesia tentang bagaimana Islam dipraktikkan dan diajarkan di berbagai tingkat pendidikan,” kata Berresheim seperti dikutip oleh Hadi pada webinar tentang pelatihan bagi para imam yang diselenggarakan oleh Akademie für Islam di Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG).

Praktik yang diikuti di Indonesia menjadi model acuan untuk merumuskan kurikulum pelatihan bagi para imam di Eropa, termasuk Jerman, ujarnya.

Bertema “Membangun Jembatan antara Negara dan Komunitas Muslim”: Pelatihan bagi Para Imam di Eropa dan Amerika Utara sebagai Common Issue, webinar ini menampilkan akademisi dari berbagai universitas di Eropa, seperti Prancis, Denmark, dan Belanda.

Prof.Dr Azyumardi Azra dari Indonesia menjadi satu-satunya pembicara non-Eropa pada pelatihan yang pesertanya terdiri dari perwakilan Schura di Hamburg, Jerman, dan Al Ghazali Institute, Prancis, kata Hadi.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini berbicara dalam webinar atas undangan Kementerian Luar Negeri Jerman untuk memberikan masukan tentang program pelatihan bagi para imam di Eropa, kata Hadi.

Azra bercerita tentang pengalamannya merumuskan kurikulum studi Islam di Leuven University, Catholic University di Belgia.

 

Continue Reading

BERITA

M Din Syamsuddin: Jangan Suka Berjanji Tapi Tak Mampu Memberi Bukti

Published

on

By

“Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK sungguh merupakan keprihatinan mendalam, apalagi dalam dua minggu dua menteri menjadi tersangka,” kata Din Syamsuddin, selaku Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurut Din, hal itu menunjukkan Revolusi Mental yang digaungkan pemerintah telah gagal total.

“Adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat, kala rakyat menderita karena Covid-19, justru dana bantuan sosial yang menjadi hak rakyat dikorupsi pejabat,” lanjutnya.

Hal itulah, lanjut Din, yang KAMI kritisi selama ini bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi.

Patut dicurigai kasus dua menteri hanyalah puncak gunung es korupsi di negeri ini.

“KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi. Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti,” ujar Din.

Oleh karena itu, KAMI mendukung KPK untuk terus memantau dan menyelidiki kemungkinan penyelewengan dana besar yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid.

Din mengatakan, Perppu Presiden yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020, untuk penanggulangan Covid, memang potensial mendorong tindak korupsi.

Sebab, memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran dan bahkan memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat.

(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK), yang kini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, potensial mendorong tindak korupsi karena memberi kewenangan penuh kepada pihak pemerintah untuk menyusun anggaran.

“Dan bahkan, UU itu memberi imunitas kepada para pejabat tertentu di bidang keuangan untuk tidak boleh digugat. Ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan pembukaan peluang bagi korupsi. Alih-alih menyelamatkan rakyat dari pandemi, tapi uang rakyat dikorupsi,” ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Sejumlah pihak telah menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses sidang pengujian formil dan materiil aturan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 HarianKami.com | Kerjasama dan kolaborasi silahkan email: eksekutifmatra@gmail.com. Hotline 0816-1945-288