Connect with us

BERITA

Narasi Mafia Tanah Ganggu Investor Kawasan Pantura Kabupaten Tangerang 

Published

on

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang menyebar rilis, bahwa warga Pantura merasa bangga dengan kondisi wilayahnya telah dilakukan pembangunan begitu pesat.

Oleh karenanya, Maskota mengajak seluruh stakholders dan elemen masyarakat mengawal, mengontrol dan mendukung pembangunan di kawasan pantura

“Tentu saya serta generasi ke depan seperti anak dan cucu kita yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Maka hal positif seperti ini perlu kita kawal sampai benar-benar terasa kesejahteraan-nya untuk kita,” ungkapnya

Di sisi lain, Kades Belimbing Kecamatan Kosambi ini pun menegaskan bahwa hampir seluruh mayoritas tanah masyarakat dibebaskan oleh pengembang telah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya menyebut kategori oknum mafia tanah tidak ada di Pantura Kabupaten Tangerang

“Tentu saya sebagai kepala desa dan juga warga pantura, beberapa kali telah mengamati proses jual beli lahan yang sah. Pembayaran disepakati bersama, malah jika ada masalah adminstrasi saya ikut bantu,” kata Maskota.

“Setau saya yang sudah lahir sampai besar dan menjabat tiga periode sebagai kepala desa dan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang dua kali, tidak ditemukan unsur kategori mafia tanah disini,” lanjutnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan percepatan pembangunan merupakan wujud peningkatan ekonomi masyarakat dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kholid mengaku anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah tak akan sanggup membiayai pembangunan mega proyek. Dibutuhkan pihak ketiga yakni pengembang untuk membantu mewujudkan progam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Pemda kan anggaran terbatas, tidak akan cukup buat mewujudkan RPJMD. Maka peran pihak ketiga dalam hal ini pengembang dibutuhkan, sudah banyak contoh konkrit yang terdekat maju seperti Smart City BSD, Citra, Summerecon dan lain-lain,” papar Kholid

Legislator Dapil Pantura Kabupaten Tangerang ini pun mengungkapkan berbagai macam pengembang di wiliayahnya tersedia. Baik yang sudah rampung maupun yang tengah on proses.

“Misal di Kosambi, banyak pengembang seperti kawasan pergudangan dan Bandara Soekarno-Hatta yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya sektor lapangan pekerjaan. Ada juga di Pakuhaji pengembang pergudangan, Sepatan properti dan Teluknaga properti yang sudah dan akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat juga,” ujarnya.

Kholid menuturkan bahwa pihaknya tengah menjalankan intruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga iklim usaha dan investasi demi menopang pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Kami legislator di Kabupaten Tangerang membantu pemerintah daerah untuk sama-sama menjaga iklim usaha dan investasi sesuai intruksi Bapak Presiden Jokowi. Karena intruksi itu sangat penting yaitu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke arah positif pasca situasi pandemi,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Tangerang Utara Community Centre Ahmad Baihaqi menambahkan jika masyarakat pantura memiliki harapan tinggi dengan kehadiran para pengembang. Hal tersebut lantaran demi akses ketersedian lapangan pekerjaan.

“Masyarakat pantura sangat menantikan kehadiran pengembang untuk membuka lapangan pekerjaan dan gaji yang layak buat mereka,” ujar Baihaqi

Dirinya menilai hiruk pikuk narasi mafia tanah menjadi hantu di pantura Kabupaten Tangerang, jangan sampai membuat tersendat investor yang sudah berinvestasi dimana telah membantu pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan kultur budaya disini, dibutuhkan kehadiran pengembang yang berani menjawab tantangan bahwa kehadirannya berdampak positif buat masyarakat dan pemerintah daerah, baik pengembang yang sudah berdiri dan masih berproses,” tandasnya.

Sementara itu, dua profesor memaparkan Stigma Mafia Tanah ke masyarakat dan penegak hukum. Bahwa stigma itu sangat subjektif. Seolah legalitas pembebasan tanah dipersepsikan sebagai mafia tanah.

“Narasi yang dibangun seperti ingin memberikan contoh bahwa kasus tanah secara subjektif ingin distigmatisasi sebagai mafia tanah,” kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji.

Menurutnya, semua asumsi menyesatkan itu berujung pada kepentingan terselubung (vested interest) dari orang yang menggoreng isu. Bukan pada objektifitas sengketa hukum itu sendiri. Jadi semua digiring pada isu mafia tanah, padahal tidak selalu demikian.

“Salah satu ciri kejahatan klasik ini adalah dilakukan secara terorganisir dan profesional serta berupaya menghindari mediasi dan proses hukum. Karena itu memiliki limitasi pengungkapannya,” kata Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum ini.

Dia menyebutkan pola dan stigma seolah adanya mafia tanah merupakan cara-cara menggiring opini sesat yang tidak sehat. Bahkan justru menyimpang dari pola dan tata hukum yang sah.

“Sengketa hukum tidak selalu dimaknai stigmatisasi subjektif yang menyebutkan ada mafia tanah . Ini perlu dihindari sehingga tidak benar juga konotasi dan narasi semua pembebasan tanah seolah merupakan permainan mafia tanah,” tuturnya.

Indriyanto mengatakan, Polri sebagai penegak hukum dan garda terdepan pengungkapan kasus sengketa tanah,  sangat memahami opini sesat yang sebaiknya direduksi.

“Polri perlu mencermati opini menyesatkan soal isu mafia tanah yang dilatarbelakangi vested interest yang sesat ini. Negara hukum harus menghargai hak-hak warga melalui tata dan pola prosesual justisial yang benar, bukan opini sesat yang penuh vested interest,” ujar Guru Besar Hukum Pidana Prof DR. Indriyanto Seno Adji, SH, MA.

“Sengketa tanah haruslah dibedakan dengan masalah mafia tanah,” ujar Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH  Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia.

Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH  (Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia).

Pakar hukum ini menyebut, sebuah perkara sengketa tanah yang masuk dalam lingkup hukum perdata atau administrasi negara bisa terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, faktor awamnya pelaku jual-beli lahan terhadap hukum (khususnya pertanahan) yang berlaku di Indonesia.

Kedua, sistem sertifikasi tanah yang ada di Indonesia hanya bersifat formalitas. Hingga, sistem peradilan sengketa tanah yang menghabiskan biaya dan waktu yang cukup banyak.

Agus menuturkan, istilah mafia tanah ini dapat dikualifikasi suatu kejahatan klasik yang terorganisir dan memiliki ekpertis yang professional.

Mafia tanah menurut Agus, biasanya modusnya adalah melalui pembuatan dokumen palsu atas bukti kepemilikan hak tanah.

Orang-orang inilah yang bekerja sama dengan “oknum” yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan bukti alias hak palsu, yang biasanya dilakukan secara rapi sehingga sulit untuk diungkap.

Persoalan sengketa tanah sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah. Maka,  persoalan sengketa hak atas tanah yang merupakan ranah hukum perdata.

Di sini, harus memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik ataupun pihak-pihak yang telah membebaskan tanah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pengadaan tanah baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Sehingga apabila terdapat sengketa hak atas tanah, yang telah diselesaikan melalui mekanisme di pengadilan, maka pihak yang memenangkan perkara tersebut tidak dapat disebut sebagai mafia tanah.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 HarianKami.com |