Presiden Joko Widodo Belum Tatandatangani RUU Ciptaker

DPR, hingga kemarin, belum menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kepada Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani.

Badan Legislasi DPR dilaporkan masih melakukan finalisasi atas RUU yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

Belum diserahkannya draf RUU tersebut dinyatakan tidak menyalahi ketentuan batas waktu penyerahan naskah RUU yang sudah disahkan DPR kepada pemerintah.

Dalam Pasal 164 Tata Tertib DPR dinyatakan bahwa penyerahan itu harus dilakukan tujuh hari kerja seusai rapat paripurna dilaksanakan.

“Tujuh hari kerja itu jatuh pada hari Rabu (14/10). Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Yang disebut di dalam undang-undang, tujuh hari kerja itu Rabu. Bukan hari ini (kemarin),” tegas Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada pers di Jakarta, kemarin.

Indra menambahkan proses finalisasi draf RUU membuat naskah yang semula hanya berjumlah 905 halaman berubah menjadi 1.035 halaman. Akan tetapi, proses finalisasi dipasti kan tidak akan membuat substansi atas RUU tersebut berubah.

“Tidak ada (perubahan). Itu hanya typo dan format. Format dirapikan. Jadi, spasi-spasinya kedorong semuanya halamannya,” ungkap Indra.

Susunan awal draf RUU yang berjumlah 905 halaman, masih kata Indra, memiliki format tidak seragam. “Spasinya belum semuanya rata. Hurufnya segala macam. Nah sekarang (kemarin) sudah dirapikan. Redaksinya, segala macam. Itu yang dibahas terakhir yang 1.035 (halaman).”

Draf itu, sambung Indra, masih harus dirampungkan kembali sebelum diserahkan kepada Presiden pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Paralel dengan proses finalisasi redaksional RUU Cipta Kerja, anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyatakan mekanisme pengesahan RUU itu telah sesuai aturan dan bersifat terbuka atau dapat diakses masyarakat.

Hal itu ditegaskan Guspardi untuk meluruskan tudingan bahwa DPR menggodok RUU tersebut secara tidak transparan.

Muhammadiyah Tidak ikut

Di lain sisi, sebagian kelompok masyarakat dijadwalkan masih akan menggelar unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja dengan mengepung Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Abdul Mu’ti menegaskan pihaknya tidak akan turut serta dalam aksi tersebut.

“Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10),” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, kemarin.

Muhammadiyah, kata dia, akan lebih fokus pada penanganan covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat.

“Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.”

Senada, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj pun meminta masyarakat tidak melangsungkan aksi penolakan RUU Cipta Kerja dengan kerusuhan. Dia mengimbau masyarakat menggugat produk hukum itu ke Mahkamah Konstitusi ketimbang berdemonstrasi.

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Hengky Primana pun menyatakan akan menempuh jalur uji materi menyoal RUU Cipta Kerja. Cara itu diyakini Hengky lebih tepat daripada turun ke jalan.

 

𝐏ernyataan 𝐏residium 𝐊𝐀𝐌𝐈

HARIAN KAMI –– Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa

Mencermati perkembangan situasi politik nasional pasca pengesahan UU Cipta Kerja yang telah mendorong gerakan protes berbagai elemen rakyat, khususnya buruh, mahasiswa, pelajar, dan lainnya.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung gerakan buruh, mahasiswa dan pelajar yang berjuang menuntut hak dan membela aspirasi demi keadilan dan kesejahteraan berdasarkan Pancasila.

UU Cipta Kerja yang dipaksakan pengesahaannya adalah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya patut ditolak.

2. Menyayangkan tindakan represif dari Aparat Penegak Hukum dan Keamanan/Polri yang telah menimbulkan ratusan korban luka dan sebagian masih ditahan.

Bentrokan terjadi lebih karena sikap keras kepala penguasa yang tidak membuka ruang dialog, bahkan Presiden memilih pergi ke luar kota, dan Polri lebih bertindak menghadapi massa pengunjuk rasa sebagai musuh, daripada sebagai rakyat warga negara yang memperjuangkan hak dan aspirasinya.

Kepada Polri agar mengusut indikasi  kuat bahwa massa buruh, mahasiswa dan pelajar disusupi massa preman yang sengaja menciptakan kerusuhan, termasuk melakukan pembakaran.

3. Mendesak kepada Pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat yang disuarakan oleh anak-anak bangsa (buruh, mahasiswa, pelajar, dan lainnya). Bukankah kewajiban Pemerintah dan DPR -RI adalah mengemban amanat rakyat?

4. Menyerukan kepada masyarakat luas, khususnya jejaring KAMI di seluruh Tanah Air, untuk memberikan dukungan moril, materiil/logistik berupa makanan, minuman, dan obat-obatan demi kemanusiaan kepada kaum buruh, mahasiswa, pelajar, dan lainnya yang berjuang menuntut haknya demi keadilan dan kesejahteraan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi perjuangan mereka yang menegakkan kebenaran, mencegah kebatilan.

Jakarta, 9 Oktober 2020

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐈𝐔𝐌
𝐊𝐎𝐀𝐋𝐈𝐒𝐈 𝐀𝐊𝐒𝐈 𝐌𝐄𝐍𝐘𝐄𝐋𝐀𝐌𝐀𝐓𝐊𝐀𝐍 𝐈𝐍𝐃𝐎𝐍𝐄𝐒𝐈𝐀

𝐆𝐚𝐭𝐨𝐭 𝐍𝐮𝐫𝐦𝐚𝐧𝐭𝐲𝐨, 𝐑𝐨𝐜𝐡𝐦𝐚𝐭 𝐖𝐚𝐡𝐚𝐛, 𝐌. 𝐃𝐢𝐧 𝐒𝐲𝐚𝐦𝐬𝐮𝐝𝐝𝐢𝐧

𝟎𝟐𝟑/𝐏𝐑𝐄𝐒-𝐊𝐀𝐌𝐈/𝐁/𝐗/𝟐𝟎𝟐𝟎

 

Anies Pemimpin, Bukan Pengecut!

HARIAN KAMI — Tengah malam, tanggal 5 oktober 2020 RUU Omnibus Law Cipta Kerja diketuk, dan disahkan jadi UU.

Kenapa tengah malam? Kenapa harus di luar waktu umumnya orang bekerja? Kenapa harus diajukan lebih cepat tiga hari dari jadual? Sangat mendesak dan buru-burukah?

Pertanyaan-pertanyaan ini terus ada di pikiran rakyat.

Rakyat protes. Terutama kaum buruh, mahasiswa, pelajar, dan ormas Islam.

Esok harinya, tanggal 6 Oktober 2020, demo terjadi di berbagai wilayah. Serentak. Tumpah ruah mahasiswa, pelajar, buruh dan sebagian aktifis di depan istana, kantor kepala daerah, DPR dan DPRD.

Di sejumlah wilayah, para pendemo bersitegang dengan aparat kepolisian. Saling dorong, dan lempar batu.

Sejumlah demonstran kena gebuk, tonjokan dan tendangan aparat. Entah sudah berapa korban berjatuhan, mobil dan fasilitas umum juga ada yang terbakar. Rusuh! Siapa pemicunya? Demonstran selalu disalahkan!

Satu tuntutan mereka: Omnibus Law dibatalkan. Titik! Kenapa? Pertama, cacat prosedur. Memang ada diskusi. Panggil buruh, perwakilan ormas dan para akademisi yang kompeten untuk ikut membahasnya.

Tapi, semua hasil diskusi dicatat, dijanjikan, tapi setelah itu dibuang ke tong sampah. Pasal-pasal yang diprotes tetap masih ada saat diketuk jadi UU.

Kedua, sejumlah pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja merugikan rakyat. Diantaranya kaum buruh dan lembaga pendidikan.

Hak-hak mereka dipreteli. Pesangon ada, tapi berkurang. Upah minimum ada, tapi disesuaikan dengan korporasi. Soal PHK, perusahaan lebih leluasa. Kontrak kerja bisa terus diperpanjang. Belum lagi soal cuti dan seterusnya.

Dua sasaran protes demo kali ini. Pertama, DPR. DPR lah yang mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kedua, presiden. Sebab, UU Omnibus Law Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Pemerintah yang usul ke DPR.

Dalam pembahasan di DPR, presiden utus sejumlah menteri untuk hadir dan mengawalnya. Disinilah tampak kerjasama yang kompak antara pemerintah dan DPR. Antara eksekutif dan legislatif.

Irama kekompakan ini sebenarnya sudah terbaca saat keduanya bersepakat “matikan KPK” melalui revisi UU. Saat itu, demo meluas dan dua mahasiswa kendari jadi korban. Peristiwa itu seolah sudah terlupakan.

Para pendemo minta presiden menemui mereka, dengarkan aspirasii dan tuntutanya. Tapi, presiden tak ada di tempat. M

ungkin bagi presiden, UU Omnibus Law Cipta Kerja sudah diketuk dan disahkan. Jadi, untuk apa dibahas lagi. Kehadiran perwakilan mahasiswa, buruh dan ormas untuk ketemu presiden sepertinya dianggap tidak terlalu penting.

Jokowi justru memilih ke Kalimantan Tengah, setelah lebih dulu ke Jogja dan nginep di Gedung Agung. Sempat berziarah ke makam ibu dan bapaknya.

Peristiwa ini dimaknai Ki Surau sebagai langkah untuk ambil kekuatan Spiritual, agar gak lengser. Rakyat gak kenal siapa Ki Surau ini.

Validkah fatwanya?

Kepergian Jokowi ini mengingatkan memori kita pada demo 411 (4 november) terkait penistaan agama (Ahok). Perwakilan ulama minta ketemu Jokowi di Istana.

Tapi, karena dianggap gak terlalu penting, Jokowi lebih memilih pergi ke Cengkareng, menengok project kereta bandara. Para ulama kecewa, dan meledaklah demo 212. Sekitar tujuh juta umat Islam hadir.

Apakah mahasiswa, pelajar, buruh dan ormas yang kecewa karena ditinggal pergi Jokowi ke Jogja dan Kalimantan Tengah akan datang lagi dengan massa yang jauh lebih besar sebagaimana demo 212?

Seberapa besarkah spirit dan semangat para mahasiswa, buruh dan ormas ini memperjuangkan aspirasinya?

Ini akan sangat bergantung seberapa besar keteguhan para pimpinan mahasiswa, sebagai pihak yang mengkonsolidasikan massa, baik BEM maupun organisasi ekstranya seperti HMI dan PMII untuk tetap konsisten menjaga idealismenya dalam memperjuangkan nasib rakyat.

Tidak “nglokro” dan masuk angin. Sebab, penguasa tidak akan diam dan intel akan terus bergerilya. Tawaran dan ancaman boleh jadi silih berganti datang.

Di tengah kekecewaan buruh, pelajar, terutama mahasiswa yang gagal menemui Jokowi di Istana, Anies, gubernur DKI Jakarta turun ke lapangan.

Di malam hari. Saat kekecewaan mereka membucah dan sempat menaikkan eskalasi ketegangan antara para demonstran dengan aparat keamanan.

Di tengah ratusan, mungkin ribuan massa, Anies yang didampingi Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya minta kepada mereka menyampaikan aspirasinya. Satu persatu hingga tuntas.

Para mahasiswa yang hadir malam itu antusias menyampaikan harapannya. Keluarkan semua uneg-unegnya. Detil dan lengkap.

Mantan ketua BEM UGM yang sudah jadi orang nomor satu di DKI ini dengan serius dan sabar mendengarkannya. Setelah semua aspirasi tersampaikan, Anies dengan tenang bicara kepada mereka.

“Semua aspirasi ini sudah direkam dan dipastikan akan disampaikan. Mohon untuk dikawal dan dipantau. Ini bagian dari hak demokrasi kita”. Kata Anies.

Anies juga sarankan kepada yang hadir malam itu untuk pulang dengan tertib. “Memperjuangkan hak rakyat harus dengan menjaga rasa aman bagi seluruh rakyat.

Pastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Maka, Anies minta para demonstran tetap tertib.

Sebelum mengajak para mahasiswa itu pulang, Anies meminta semua yang hadir berdiri dan menyanyikan lagu “padamu negeri”.

Kenapa lagu “padamu Negeri”? Apa pesan dari ajakan Anies dengan lagu ini?

“Bahwa kita semua hadir disini berjuang untuk negeri ini. Berjuang dengan jiwa raga yang dimiliki”.

Begitulah kira-kira pesannya. Anies ingin para mahasiswa menjaga Komitmennya dan terus berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk negeri ini.

Baik ketika masih mahasiswa, atau kelak ketika lulus dan punya posisi sebagai pejabat. Lagu “Padamu Negeri” harus bergelora dan menjadi nafas serta jiwa pengabdian. Itu intinya.

Diterima dan didengarkan aspirasinya, mahasiswa tenang dan senang. Merasa didengarkan, diperhatikan, dihargai dan diayomi.

Begitulah semestinya seorang pemimpin bersikap. Inilah yang dilakukan Anies ketika menghadapi setiap protes rakyat. Tidak pergi, lari dan meninggalkan warganya. Sebab, Anies bukan Pengecut.

 

Ind Police Watch (IPW) Mengingatkan Jokowi

HARIAN KAMI — Dalam rilisnya, IPW menegaskan Presiden Jokowi jangan membiarkan aparat Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat.

Sebab aksi demo menolak UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law sepanjang Kamis ini sudah menimbulkan kerusuhan dimana mana. Untuk itu Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja, dengan cara segera menerbitkan Perpu.

Ind Police Watch (IPW) mengingatkan Jokowi bahwa asal usul UU Cipta Karya atau Omnibus Law adalah usulan Sofyan Djalil yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS).

Tak heran jika UU ini tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia.

Pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS yang kapitalis dan individualisme tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan.

Masih dalam rilisnya IPW, dengan kata lain UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup Bangsa Indonesia.

Tak heran jika pasal pasal yang muncul di UU Cipta Karya itu cenderung tidak berpihak pada rakyat sebagai buruh dan sangat berpihak pada pengusaha dan industri.

Ketua BKPM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan, usai disahkannya UU Cipta Kerja ini akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia.

Apakah pemerintah cukup hanya berpihak kepada perusahaan asing tanpa memperhatikan dengan serius nasib rakyatnya sendiri, sebagai anak bangsa?

Bukankah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Soekarno Hatta adalah jembatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia?

Melihat besarnya gelombang protes terhadap UU Cipta Kerja yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika itu, sudah saatnya Jokowi sebagai presiden segera membekukannya.

Ada dua alasan penting, kenapa Jokowi harus membekukan UU Cipta Karya alias UU Omnibus Law.

Pertama, roh UU Omnibus Law ini adalah bersistem negara federal, padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan.

Kedua, roh UU Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme, sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Melihat meluasnya penolakan terhadap UU Omnibus Law alias UU Cipta Karya ini, IPW mengingatkan Polri agar senantiasa bisa menahan diri.

Sebab konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat.

Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat.

Salam dari  Ketua Presidium Ind Police Watch

𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐮𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚

HARIAN KAMI —  Kesan pertama membaca pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), terkesan normatif, naif dan loncat-loncat dari satu isu global ke lainnya.

Memasuki periode kedua masa kepresidenannya, Jokowi tidak memiliki dalil-dalil konkret berhadapan dengan persoalan ganda krisis ekonomi dan pandemi virus korona yang melanda seluruh dunia, maupun isu krusial lainnya seperti Palestina.

Kita tidak melihat benang merah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang majelis umum PBB tersebut.

Kita mencoba menyimak pesan yang ingin disampaikan presiden, misalnya, bagaimana mengaitkan antara 𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟, multilateralisme, dan kepemimpinan global kolektif dalam kontribusi bagi perdamaian dunia seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
Perpecahan dan rivalitas yang sangat kental dirasakan, sudah ada sebelum pandemi Covid-19 ketika AS mengubah strategi politik luar negerinya menjadi agitatif menghadapi China digambarkan sebagai Perang Dingin 2.0 yang menyengsarakan banyak negara di dunia.
Narasi Presiden Jokowi atas perpecahan dan rivalitas ini tidak mampu memahami kemerosotan adidaya AS dan kebangkitan akbar China, sangat lemah dalam menetapkan tata kelola perangkat aturan hukum internasional maupun institusi-institusi global pelaksananya seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan sebagainya.
Konflik geopolitik dewasa ini, tidak bisa dipandang sebagai kebangkitan perseteruan abad lalu antara AS-Uni Soviet lama bersama negara-negara vasalnya masing-masing.
Sekarang berbeda. Konflik geopolitik dihadapkan dengan pandemi virus korona menciptakan kedaruratan yang meluluhlantakan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan berbagai negara bangsa di dunia.
Situasi dunia sekarang mengarah ke lingkungan anarki yang berbahaya.
Dan politik luar negeri Indonesia dijalankan dalam mekanisme diplomasi autisme, ketika kemampuan untuk melakukan identifikasi ketidaksesuaian antara realitas saling ketergantungan dan kapasitas kelola pemerintahan global tata internasional yang efektif.
Diplomasi autisme muncul ketika kita tidak bisa memberikan jawaban memadai atas pertanyaan, apakah pandangan bersama tentang dinamika dan interkoneksi sistem internasional sekarang ini menyebabkan Indonesia tidak cukup membangun pemahaman atas persepsi, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang bersitegang secara geopolitik?
𝐏𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚
Autisme dalam diplomasi dimaksudkan untuk melihat pola perilaku suatu negara dan mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atau tidak berfungsi (𝘥𝘺𝘴𝘧𝘶𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭) kebijakan luar negeri suatu negara.
Dalam konteks pidato pertama Presiden Jokowi di sidang umum PBB, persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia tidak lagi hanya bergerak atas manuver bebas-aktif yang tidak memiliki rumusan baku, tapi lebih pada peranan apa yang mampu dilakukan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
Terkait masalah Palestina (dan pada titik tertentu juga bersinggungan dengan persoalan Rohingya di Myanmar) yang hanya disebut dua kali dalam pidato tersebut, bagaimana sebenarnya Indonesia mengejawantahkan kebijakan luar negeri untuk menghindari diplomasi autisme.
Berasumsi pada berpenduduk penganut agama Islam terbesar di dunia sebagai suatu kekuatan, kebijakan luar negeri Indonesia terkait persoalan Palestina (dan Rohingya maupun Uyghur di China) ternyata berjalan tidak efektif untuk mewujudkan kepentingan kolektif negara dan rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sederhana.
Pertama, bagaimana melakukan sinkronisasi politik luar negeri bebas- aktif dalam konsepsi 𝘶𝘬𝘩𝘶𝘸𝘢𝘩 𝘸𝘢𝘵𝘩𝘰𝘯𝘪𝘺𝘢𝘩?
Kedua, apakah kebijakan dasar pandangan global Indonesia bergeser dari pemahaman 𝘶𝘬𝘩𝘶𝘸𝘢𝘩 𝘪𝘴𝘭𝘢𝘮𝘪𝘺𝘢𝘩 atau 𝘶𝘬𝘩𝘶𝘸𝘢𝘩 𝘣𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘪𝘺𝘢𝘩 dan mana yang lebih penting?
Dan ketiga, bagaimana membedakan populisme dan menjadi seorang Muslim yang baik dalam konteks masalah-masalah global dewasa ini yang diselimuti oleh berita bohong dan perilaku unilateral melanda seluruh dunia?
Gejala diplomasi autisme juga muncul ketika Presiden Jokowi bicara soal multilateral dan regionalisme lingkungan ASEAN dengan kertas kerja ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang bergeming.
Kebijakan luar negeri Indonesia tidak menyadari adanya konstalasi geopolitik baru akibat tekanan pandemi, dan tidak memiliki model meyakinkan membentuk manajemen krisis.
Perilaku ini pun sangat dipengaruhi permainan persaingan AS-China, ketika Washington terlumpuhkan akibat kekacauan manajemen politik domestik dan China menjadi repulsif melalui pelecehan diplomasi yang represif.
Tanpa disadari kita berada pada proliferasi kepentingan dan transnasionalisasi ekonomi dan masyarakat melalui proses globalisasi yang dipacu kemajuan teknologi komunikasi informasi.
Dalam situasi seperti ini, koeksistensi multilateralisme harusnya menjadi kekuatan utama Indonesia ketika konsepsi regionalisme dalam formasi ASEAN pada tahun 1967 menjadi jalan tengah pada puncak persaingan Perang Dingin, untuk mencegah munculnya kekuatan unilateral atau bipolaritas yang menyebabkan globalisasi menjadi tidak terkontrol dan rumit, antara kepentingan nasional dan kepentingan kelompok tertentu pada tingkat domestik.
𝐀𝐧𝐜𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐧𝐢𝐚
Kita menyadari ancaman keamanan kesehatan global ini menghadirkan prediksi pandemi virus korona ini akan mematikan 40 juta orang di seluruh dunia dan mengurangi keluaran ekonomi global sekitar 12,5 trilyun dollar AS pada akhir tahun 2021.
Indonesia tidak menyadari denominator bersama sekarang ini adalah ancaman dunia yang menjadi lebih nasionalistik, lebih kacau, dan yang menggelisahkan adalah menjadi lebih miskin.Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi berperilaku autisme ketika slogan Poros Maritim Dunia tidak bisa menjadi pijakan doktrin, dan Indonesia kembali memunggungi lautan yang seharusnya menjadi kekuatan utama ketahanan kenusantaaran Indonesia.
Akibatnya, kita tidak memiliki solusi karena tidak mampu memberikan jawaban atas kemunculan ekstrateritorialitas ketika akses pasar dipersenjatai sebagai kondisionalitas baru oleh negara-negara besar yang semena-mena menutup peluang bisnis karena ketidaksepahaman kebijakan yang mereka terapkan.
Indonesia tidak mampu bersuara ketika isu Palestina diombang-ambingkan dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Kita lupa pada pokok persoalan isu Rohingya dan minoritas Uyghur di China untuk berbicara tentang persoalan kemanusiaan sebagai inti dari pandangan 𝘶𝘬𝘩𝘶𝘸𝘢𝘩 𝘣𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘪𝘺𝘢𝘩.
Humanisme sebagai konsepsi sentralistas tentang masyarakat seperti yang diungkap Yuval Harari dalam bukunya 𝘏𝘰𝘮𝘰 𝘋𝘦𝘶𝘴: 𝘈 𝘉𝘳𝘪𝘦𝘧 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘧 𝘛𝘰𝘮𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸 (2016), mengingatkan kita tentang perikemanusiaan yang menjadi inti dalam pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia.
Perikemanusiaan kita tidak bisa bertumpu pada 𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳 berharap pada akses setara vaksin yang mengarah pada nasionalisme vaksin dan menjadi ladang mengeruk keuntungan bisnis menghadapi pandemi Covid-19.
Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi lupa, dalam pilar ASEAN tentang sosial-budaya, Indonesia tidak mampu mendorong konsepsi kerja sama biomedis dalam lingkaran konsentris Asia Tenggara berperang melawan virus SARS-COV-2.
Kita lupa untuk memperbaiki gagasan terbengkalai atas Unit Riset Medis Angkatan Laut Dua (NAMRU-2) mempelajari penyakit-penyakit menular dan studi biomolekuler.
Dalam situasi kedaruratan sekarang ini, politik luar negeri Indonesia harus berprinsip pada “kamu hidup, saya hidup” (𝘺𝘰𝘶 𝘭𝘪𝘷𝘦, 𝘐 𝘭𝘪𝘷𝘦), menarasikan Indonesia dalam hubungannya dengan dunia menghadirkan logika identitas dan persamaan yang dihadapi dalam dinamika globalisasi.
Determinasi kebijakan luar negeri Indonesia dibangun berdasarkan terbentuknya berbagai institusi multilateral yang mampu melakukan mediasi kepentingan dan kekuatan sosial secara domestik, regional, dan global.

 Indonesia harus berprinsip pada “kamu hidup, saya hidup” (𝘺𝘰𝘶 𝘭𝘪𝘷𝘦, 𝘐 𝘭𝘪𝘷𝘦), menarasikan Indonesia dalam hubungannya dengan dunia menghadirkan logika identitas dan persamaan yang dihadapi dalam dinamika globalisasi. 

YLBHI: Polisi Alat Negara Bukan Alat Pemerintah

YLBHI mengimbau, POLRI dan pemerintah harus menghormati UUD 1945 yang menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam keterangan persnya bertanggal 5 Oktober 2020, Pengurus YLBHI, Asfinawati dan Muhamad Isnur mengingatkan Kapolri bahwa dalam UUD 1945 & amandemennya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “alat negara” dan bukan alat Pemerintah.

Selain itu Kepolisian dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Hal ini dipicu oleh beredarnya Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Terdapat beberapa masalah dalam Surat Telegram tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

1.Pada bagian satu Kapolri memerintahkan dilaksanakan “giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unras dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial”.

Masalah dalam bagian adalah Polri tidak punya hak mencegah unjuk rasa.

Bahkan sebaliknya menurut Pasal 13 UU 9/1998 “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

2.Pada bagian tiga Kapolri memerintahkan “cegah, redam dan alihkan aksi” unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aksi aliansinya guna mencegah penyebaran covid-19. Upaya ini diskriminatif karena menyasar peserta aksi.

Padahal sebelum ini telah banyak keramaian yang bahkan tidak menaati protokol kesehatan seperti di perusahaan, pusat perbelanjaan bahkan bandara. Sebaliknya dua aksi tolak omnibus law sebelumnya terbukti tidak menimbulkan cluster baru covid-19.

3.Pada bagian lima Kapolri memerintahkan “lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik” yang tidak setuju dengan aksi unras di tengah pandemi covid-19. Kemudian pada poin 6 Kapolri memerintahkan “lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah”.

Poin ini merupakan penyalahgunaan wewenang.

Seperti pada poin pertama, Polisi tidak punya swewenang mencegah aksi. Selain itu menurut pasal 30 UUD 1945 & amandemennya tugas Kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap pemerintah.

Selain itu “mendiskreditkan” adalah tafsiran subjektif yang berpotensi menghambat kritik publik kepada Pemerintah. Kritik publik dalam demokrasi justru bermanfaat bagi kehidupan bernegara karena menjadi kontrol kekuasaan.

4.Pada bagian 7 Kapolri memerintahkan “secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya”. Kemudian pada bagian 8 Kapolri memerintahkan “upaya harus dilakukan di hulu (titik awal sebelum kumpul) dan lakukan pengamanan (PAM) terbuka dan tertutup”.

Hal ini diskriminatif dan melanggar amandemen UUD 1945.

5.Pada bagian 10 Kapolri memerintahkan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dengan menggunakan UU Kekarantinaan kesehatan.

Dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya ada 5 pasal pidana; satu tentang nahkoda, satu tentang penerbang, satu tentang pengemudi, dan satu tentang korporasi.

Sehingga yang dimaksud Telegram Kapolri hanya mungkin pasal 93 yang berbunyi “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana …”.

Artinya pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan baru berlaku saat terjadi akibat dan tidak mungkin diketahui pada saat aksi apalagi sebelum aksi.

Bahkan berbagai laporan menunjukkan adanya cluster perkantoran tetapi Polri tidak pernah menggunakan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan untuk pengusaha ataupun pejabat yang memerintahkan pekerja/ pegawai tetap bekerja.

Sebelum aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja ini juga telah ada beberapa aksi dengan tema lain dan tidak ada perlakuan seperti ini.

Karena itu sulit dibantah surat telegram ini muncul karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah inisiatif Pemerintah, dan Presiden sejak awal bahkan menginginkan RUU ini selesai dalam waktu 100 hari.

Selain itu, Pengurus YLBHI juga mendesak Presiden sebagai pimpinan langsung Kapolri untuk tidak mengganggu netralitas serta indenpendensi yang seharusnya diterapkan Polri.

Juga, meminta Presiden dan Kapolri untuk menghormati UUD 1945 & amandemennya serta UU 9/1998 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya termasuk pendapat di muka umum.

Moeldoko: “Setelah Ada KAMI, Nanti Ada KAMU”

Mantan Panglima TNI RI, Moeldoko mewanti-wanti pada gerakan yang diinisiasi Din Syamsuddin hingga Gatot Nurmantyo.

 

Kepala Staf Presiden Moeldoko tegas. “Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” ujar Moeldoko tentang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurutnya, KAMI tak lebih dari sekumpulan kepentingan.

Baginya, dinamika politik memang selalu bekembang. Pemerintah pun menegaskan tidak akan menyikapinya secara berlebihan, sepanjang apa yang disampaikan masih gagasan-gagasan.

“Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan?”

Moeldoko menegaskan kembali,  “Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas.”

Catatan KAMI:

Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.

Lalu, KAMI meminta Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang  yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh. KAMI juga berkepentingan mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

Pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat.

KAMI memang memilih ruang publik maupun media sosial untuk menyampaikan gagasan maupun kritiknya pada pemerintah. Ada alasan tersendiri mengapa KAMI memilih ruang publik daripada menemui langsung pejabat terkait subjek kritikan atau Presiden.

 

Pemecatan Gatot Nurmantyo, Gorengan Menjelang Akhir September

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama KSAD Letjen TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) berjalan bersama seusai meresmikan pembangunan Rumah Sakit Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (13/5). Pembangunan RS Ridwan Meuraksa Kodam Jaya yang luasnya 26.954 meter persegi tersebut bertujuan untuk mendekatkan fasilitas kesehatan dengan instalasi militer dan prajurit yang sebelumnya berada di daerah Kramat Raya Jakpus. ANTARA FOTO/Roni/YM/ss/mes/15
gatot nurmantyo

 

Pencopotan Jenderal Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI sudah terjadi sejak tahun 2017 yang lalu.

Tetapi gelombangnya kembali bisa dirasakan pada detik ini. Gatot mendapat momentum untuk mengkritik pemerintah ketika ia harus menjelaskan alasan dibalik pencopotannya.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut menganggap bahwa pencopotan dirinya oleh Presiden Joko Widodo karena pernah membuat acara nonton bareng (nobar) film G30S-PKI di kalangan internal militer Indonesia. Pernyataan Gatot lantas menyulut perdebatan di ranah publik.

Sebelum mendapat gambaran yang lebih utuh terkait fenomena ini, Netray Media Monitoring mencoba mengurai perbincangan tersebut melalui pemantauan di media massa dan sosial selama periode tertentu. Pemantauan tersebut menggunakan sejumlah kata kunci untuk merangkum perbincangan.

Pemantauan Media Massa

Hasil pemantauan media massa menunjukan bahwa kata kunci ‘Gatot Nurmantyo’ sudah muncul sejak beberapa waktu yang lalu. Keterlibatan jenderal ini pada gerakan KAMI membuatnya mendapat sorotan publik karena kerap melontarkan banyak pernyataan yang menarik bagi kacamata media massa.

Seperti pada tanggal 19 September lalu saat ia menyebutkan bahwa gerakan KAMI mendapat peringatan dari Allah karena mendapat banyak tentangan dari masyarakat ketika ia mendeklarasikan gerakan ini di Magelang, Jawa Tengah. Ia mengaku secara inisiatif melakukan deklarasi ini meskipun tidak mendapat instruksi dari pemimpin KAMI Pusat.

Selanjutnya pada tanggal 20 September, Gatot kembali disambangi awak media karena ikut menyuarakan penundaan Pilkada bulan Desember nanti, termasuk juga prosesnya seperti kampanye, karena berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kali ini Gatot bersuara seperti yang dilakukan oleh gerakan KAMI.

Di tanggal 21 September, giliran pihak lain yang membahas sosok Gatot Nurmantyo. Politisi PDI Perjuangan, Nyai Dewi Tanjung merespon kabar majunya Gatot dalam Pilpres 2024 kelak. Menurutnya sosok Jenderal ini masih belum pantas menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Levelnya masih pencalonan lurah saja.

Isu tentang PKI mulai berhembus pada tanggal 22 September. Dalam sebuah wawancara dengan pihak media, mantan Panglima TNI ini menyebutkan bahwa ia sudah sejak lama mengendus kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Sejak tahun 2008 ia menilai bahwa partai yang sudah dilarang ini kembali muncul dengan gaya baru. Maka dari itu, untuk mengingat kembali kekejaman PKI, ia meminta jajaran TNI untuk kembali menonton film G30S PKI ketika ia menjabat pucuk pimpinan.

Barulah sejak pemberitaan ini, media massa daring Indonesia dipenuhi pemberitaan alasan pemecatan Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI. Awalnya dia merasa bahwa ajakan memutar film G30S PKI ini lah yang menjadi penyebabnya. Namun tak sedikit pula pihak yang menyangkal klaim ini, termasuk DPR yang memberi rekomendasi ke presiden untuk mencopot Gatot.

Selama pemantauan dari tanggal 19 September hingga 25 September Netray Media Monitoring berhasil mengumpulkan 285 berita yang diterbitkan oleh 48 media massa daring. Sentimen negatif mengungguli jumlah sentimen positif, yakni antara 138 berbanding 92 liputan. Sisanya memilih untuk bersikap netral.

Pemantauan Sosial Media

Meski pemberitaan terkait Gatot Nurmantyo sudah beredar sejak beberapa hari yang lalu, pernyataannya terkait nobar film G30S PKI lah yang membuat namanya ramai dibicarakan oleh publik sosial media Twitter. Sama sekali tidak ada cuitan yang mengandung kata kunci sebelum 23 September 2020.

Pun selama tanggal 23 September hanya terdapat 59 cuitan saja. Baru sehari setelahnya dan lusa cuitan dengan kata kunci meledak memenuhi jagad Twitter Indonesia dengan 11 ribu lebih cuitan. Itu saja baru mendapatkan momentumnya pada pukul 4 sore atau kurang Dan pada hari itu menyumbang 2.882 cuitan.

Peran akun bot dan buzzer cukup besar untuk menaikkan nama Gatot menjadi buah bibir pada hari itu. Netray menemukan banyak cuitan serupa dengan sentimen negatif. Penggunaan bot dan buzzer dalam politik memang sudah sangat jamak, wajar jika ini terjadi.

Profil dengan pengikut yang besar (influencer) juga berperan dalam perbincangan ini. Namun bedanya dengan bot, sentimen dari influencer biasanya beragam. Bahkan ketika mereka berseberangan dengan Gatot Nurmantyo dalam politik. Gaya bahasa sangat memainkan peran dalam mencitrakan sentimen. Seperti cuitan dari akun milik Teddy Gusnaidi dan Syahganda Nainggolan di bawah ini.

Melihat ramainya perbincangan tentang film G30S PKI, warganet tak hanya mengomentari Gatot yang melemparkan wacana tersebut. Mereka juga mengomentari keberadaan film yang setiap bulan September selalu memicu keramaian di publik Indonesia.

Dan akhirnya banyak yang menyayangkan aksi atau pernyataan Gatot sendiri. Banyak yang menganggap wacana kemunculan PKI modern adalah suatu hal yang usang dan hanya untuk menebar kebencian semata. Nyatanya hingga sekarang komunis tak pernah benar-benar berdiri sebagai organisasi dengan struktur yang jelas.

PKI hanyalah momok bayang-bayang yang menakutkan bagi sebagian orang dan menguntungkan bagi sebagian lainnya. Sangat mudah dipahami akhirnya mengapa banyak sentimen negatif yang muncul meskipun tak sampai 50 persen dari total cuitan selama periode pemantauan. Tak sedikit pula yang netral agar tetap aman dan waras.

Gatot Nurmatnyo Gantikan Prabowo?

Ramai diperbincangkan nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang dikabarkan “memanas” hubungannya dengan Moeldoko.

Kepala Staf Presiden di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyindir Gatot yang saat ini memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah.

Moeldoko dan Gatot Nurmantyo terpaut satu angkatan sebagai perwira TNI AD.

Moeldoko merupakan lulusan Akmil 1981, sementara Gatot Nurmantyo adalah lulusan Akmil 1982.

Gatot menggantikan Moeldoko sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015. Atas pilihan Presiden Jokowi, Gatot menggantikan Moeldoko yang memasuki masa pensiun. Soal pilihan Gatot sebagai gantinya, Moeldoko tidak memberikan pro maupun kontra.

“Setiap orang memiliki kemampuan, setiap orang memiliki kelebihan, ya,” ujar Moeldoko saat ditanya mengenai dipilihnya Gatot sebagai Panglima TNI pengganti dirinya, pada 12 Juni 2015.

Gatot dilantik menggantikan Moeldoko pada 8 Juli 2015, setelah mendapat persetujuan dari DPR. Moeldoko turut hadir dalam pelantikan Gatot di Istana Negara oleh Presiden Jokowi.

Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun,  semakin Gatot Nurmantyo dihadang, diisukan dipolisikan, diisukan makar, yang bersangkutan akan makin populer.

Jika sekarang survei yang ada masih mengunggulkan Prabowo Subianto, Anies Basweda, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno.

Jika Prabowo siap maju nyapres dari Gerindra. Nama seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Gatot Nurmantyo yang tidak memiliki kendaraan politik. Mereka harus tetap populer.

Khusus untuk Gatot, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai moral force.

Pada saatnya nanti kalau elektabilitasnya tinggi, maka banyak partai akan mendekatinya. Seperti Refly dalam video berjudul ‘GATOT NURMANTYO GANTIKAN PRABOWO!!!’.

 

 

Jenderal Gatot Nurmantyo saat menenuhi undangan Jenderal Dunford pada Februari 2016 di Pentagon.

 

Monolog Najwa Indikasi Senja Kala TV

Bukan saja, media cetak, atau media online yang senjakala. Kini, televisi juga memasuki senjakala, harus bersaing keras untuk tetap hidup.

Untuk Najwa Shihab, S.H. yang akrab dipanggil Nana, ia adalah mantan pembawa acara berita di stasiun televisi Metro TV.

Pernah menjadi anchor dalam program berita prime time Metro Hari Ini, Suara Anda dan program bincang-bincang Mata Najwa. Najwa adalah putri kedua Quraish Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan

Najwa kerap bergerak sebagai jurnalis kritis, mengklarifikasi hal-hal penting untuk kemudian dipaparkan ke publik.

Hanya saja, kali ini, perempuan dan dunia jurnalistik — kombinasi yang saling menguntungkan itu — seakan kehilangan pamor.

Menggantikan wawancara Terawan dengan bangku kosong hanya membuat “sensasi”. Semacam entertain  yang seolah memihak publik.

Aura Najwa Yang Biasa Memancar, Kali ini Terkikis

Menyindir Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto. Monolog host kondang itu viral di media sosial. Membangun pro kontra dari “satire” yang dibuatnya, terutama di media sosial.

Menggantikan wawancara Terawan dengan bangku kosong hanya membuat “sensasi”. Semacam entertain  yang seolah memihak publik. Aura Najwa yang biasa memancar, kali ini terkikis.

“Monolog Najwa, semacam cara kerja infotainment mengejar artis, agar acaranya dapat dilirik pemasang iklan,” masih menurut Budi Jojo, pria yang sempat mendapat bea siswa Crash Program Ford Foundation, untuk Jurnalis Investigasi itu.

Pria yang beberapa waktu lalu, juga sempat diminta RCTI untuk mentoring pembawa acara talkshow Dewi Hugges, dalam acara “Angin Malam” ini menganalogikan, Monolog Najwa ini mirip pewawancara youtube.

Yang tak peduli apakah karyanya itu, disebut karya jurnalistik atau bukan. Yang penting, bisa mengais rejeki ketika tayangan itu di klik orang. Fatalnya, malah oleh Youtube “ditutup” karena salah riset menghadirkan profesor “abal-abal”.

“Iya, tidak hadirnya seorang narasumber bukanlah hal aneh dalam acara talk show media. Yang aneh jika wawancara dilakukan tanpa narasumber dan dijadikan parodi,” kata salah satu pendiri dan juga penasihat BRD (Beranda Ruang Diskusi), Dar Edi Yoga, dalam pernyataan tertulis kepada media massa, Kamis (1/10).

Menurut Dar Edi, narasumber di belahan bumi mana pun punya hak untuk tidak menghadiri talk show yang digelar media massa.

Narasumber juga berhak menolak diwawancara atau memberikan pernyataan untuk media. Seharusnya, Najwa sebagai wartawan muda paham dan menghormati hak itu.

Menurut Dar Edi, monolog Najwa yang cenderung mem-bully Menteri Terawan itu dapat menjadi preseden buruk bagi pihak-pihak penyelenggara acara serupa “Mata Najwa”.

Penyelenggara talk show berpotensi meniru aksi Najwa mem-bully tokoh publik yang menolak menghadiri acaranya karena urusan lebih urgen.

“Agenda kegiatan seorang Menkes tentu sangat padat, dan beliau pasti memiliki skala prioritas mana yang sangat penting, penting, kurang penting dan tidak penting untuk dihadiri,” ungkap Dar Edi.

Menurutnya, pemirsa televisi Indonesia bisa menilai sendiri apakah Najwa terlihat berusaha untuk memahami kesibukan seorang Menteri Kesehatan atau malah sebaliknya; cuma ingin dimengerti karena rasa jemawa.

Dar Edi Yoga sendiri menilai Menteri Terawan sebagai pejabat publik yang tidak haus pemberitaan. Bagi Terawan, kerja dalam diam sambil menyelesaikan berbagai persoalan adalah hal utama.

“Ketika dia berseteru dengan IDI terkait metode cuci otak, tidak pernah Terawan berupaya membela diri dengan membuat jumpa pers atau hadir di acara televisi untuk klarifikasi,” ujar Dar Edi.

Di sisi lain, Dar Edi mengetahui Terawan adalah tokoh kesehatan yang telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional atas penemuan-penemuannya. Ia menyebut, puluhan ribu orang telah tertolong dengan metode penyembuhan yang digagas Terawan.

“Walaupun Terawan dibully seperti apapun, dia tidak akan pernah mau menanggapi. Ibarat jika ada yang menampar pipi kanannya maka dia akan memberi pipi kirinya,” ujar Dar Edi Yoga.

Sementara itu, dosen hukum media Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, C. Chelsia Chan, SH.LL.M, mengingatkan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Ini disusun bersama oleh stakeholder penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tahun 2012, secara khusus Pasal 30 ayat (1), mengatur bahwa lembaga penyiaran harus menghormati hak seseorang yang menolak berpartisipasi dalam sebuah program siaran.

“Di sisi lain Pasal 35 mengatur bagaimana pewawancara suatu program siaran wajib mengikuti ketentuan untuk tidak memprovokasi narasumber dan/atau menghasut penonton dan pendengar. Terlepas bahwa program siaran tersebut mengangkat masalah yang erat hubungannya dengan kepentingan publik,” jelas Chelsia Chan.

Recent Posts