HARIAN KAMI –– Peristiwa  kericuhan yang terjadi antara Purnawirawan TNI dan kelompok massa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (30/9/2020) lalu.

“Kegiatan ziarah kelompok purnawirawan TNI ke makam pahlawan itu,  tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial,” ujar Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman.

Izin tak diberikan karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19. Tidak ada niatan dari Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin.

Selain tak mendapat izin dari Kemensos, kegiatan tersebut juga di luar dari sepengetahuan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri).

“Saya konfirmasi kepada Pepabri ternyata kegiatan kemarin tidak ada konfirmasi kepada Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Pepabri,” jelas Dudung.

“Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga agar virus corona ini tak meluas apalagi rata-rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut,” kata dia.

“Bagaimanapun (purnawirawan) senior-senior kami.  Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak-bapak para senior purnawirawan punya hati nurani kami pun melaksanakan tugas di sini,” kata Dudung.

Walau demikian, Dudung meminta pengertian kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas.

Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.

Sempat mengimbau para peziarah untuk tak melanjutkan kegiatannya di TMP Kalibata.

Akhirnya petugas memperbolehkan pada purnawirawan TNI untuk berziarah namun dengan pembatasan jumlah orang.

Momen ziarah d TMP Kalibata yang berujung dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibata untuk menggelar ziarah.

“Bahwa kami purnawirawan akan menghormati para pahlawan yang jadi korban G30 S PKI,” ujar Gatot kepada dandim.

***

“Saya juga jenderal, mantan Dan Kopassus, mantan menteri tapi ya ikuti protokol karena kondisi sekarang sedang pandemi COVID-19.” — Agum Gumelar

“Mohon maaf ya, sebagai prajurit Baret Merah, saya sebagai mantan Danjen saya ingin koreksi, tidak seperti itu.  Jangan terlalu murah meneriakkan Komando di tempat-tempat yang tidak tepat,” kata  Jenderal (Purn) Agum Gumelar.

Ketua Umum Pepabri (Persatuan Purnawirawan TNI/Polri) itu mengkritik sekelompok orang yang menyebut dirinya Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPK).

Agum mendapat laporan,  para purnawirawan tersebut terlihat sangat memaksa untuk masuk dan melakukan deklarasi di halaman TMP Kalibata itu.

Mereka berziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis (2/10/2020) tanpa izin sehingga memicu kericuhan.

“Saya marah, sedih, kesal sekali kok purnawirawan berperilaku seperti itu. Berziarah kok malah kejar-kejaran, deklarasi, dan teriak-teriak ‘komando’. Saya mantan Danjen Kopassus, teriakan Komando itu tidak boleh sembarangan,” kata Agum tentang para purnawirawan tersebut.

Masih menurut Agum, para purnawirawan harus tetap menjadi teladan bagi para juniornya.

Harusnya, Agusm berujar, purnawirawan itu menghargai mereka yang tengah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Bila nilai-nilai sapta marga tetap dipegang, ia yakin insiden saat mereka melakukan tabur bunga itu tak perlu terjadi.

“Saya juga jenderal, mantan Dan Kopassus, mantan menteri tapi ya ikuti protokol karena kondisi sekarang sedang pandemi COVID-19,” ujarnya. “Seharusnya mereka itu menjadi prajurit baret merah yang dicintai dan mencintai rakyat.

Untuk diketahui, aktivitas PPKN antara lain diikuti oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Dia sempat berdebat dengan Dandim Jakarta Selatan Kolonel Inf Ucu Yustia saat hendak masuk ke area TMP.

Perdebatan terjadi lantaran Ucu mencoba mengingatkan peserta kegiatan mengenai protokol kesehatan yang melarang adanya kerumunan karena berpotensi terjadi penularan COVID-19.

Pada bagian lain, Agum Gumelar mengingatkan para pensiunan TNI/Polri untuk melupakan perbedaan politik saat pemilu presiden 2019.

Setelah salah satu calon presiden terpilih menjadi pemenang dan dilantik untuk memimpin pemerintahan, seyogianya semua pihak kembali bersatu padu.

“Walaupun sudah purna tugas tapi tetap punya pengabdian dengan tetap berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Para purnawirawan harus menjadi garda terdepan dalam merajut kembali persatuan dan kesatuan di masyarakat,” kata mantan Gubernur Lemhanas di awal reformasi itu

Selain itu, para purnawirawan harus ikut aktif mengawal perjuangan dan tujuan nasional.

Hanya, hal itu tak mesti diartikan dengan berada di dalam lingkar kekuasaan. Bersikap kritis dan beroposisi terhadap pemerintah juga merupakan bagian dari sikap mengawal agar tidak terjebak menjadi otoriter.

“Tapi semua dilakukan dengan proporsional dan elegan, bukan asal beda dengan pemerintah. Jangan dilandasi oleh kebencian karena itu bukan sikap purnawirawan saptamargais,” tegas Agum Gumelar mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah purnawirawan TNI saat berziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kamis (1/10/2020).

“Terus terang saja saya merasa prihatin dan bahkan kesal melihat kejadian itu. Terutama untuk mereka yang kemarin mengenakan baret merah dengan gagah perkasa. Saya ini mantan Danjen Kopassus,” kata Agum.