Kepemimpinan KAMI:

“KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Soal Daftar 99 Anggota Komite KAMI, Din Syamsuddin: Itu Belum Final

‘Itu belum difinalisasi, yang baru ada Komite Eksekutif, yang lainnya kita akan cari orang yang tepat di tempat yang tepat,’ ujar Din Syamsuddin.

 

KOMITE KAMI 🇮🇩

Komite Eksekutif
1. Dr. Ahmad Yani
2. Dr. Hafid Abbas
3. Dr. Syahganda Nainggolan
4. Dr. Chusnul Mariyah
5. Jumhur Hidayat
6. Dian I. Fatwa
7. Adhi Masardi
8. Bambang Sutedjo

Komite Khusus
1. Prof. Dr. Edi Sri Edi Swasono
2. Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah
3. Dr. Abdullah Hehamahua
4. Dr. MS. Kaban
5. Rocky Gerung
6. Tamsil Linrung
7. Mayjen TNI (Purn.) Syamsir Siregar
8. Letjen TNI (Purn.) Sarwan Hamid
10. Mayjen TNI (Purn.) Muzani Syukur
11. Mayjen TNI (Purn.) Hari Sudarno
12. Edwin H. Soekowati
13. KH. Amidhan Shaberah
14. Mudrick SM Sangidu
15. M. Syukri Fadholi
16. Ramli Kamidin

Komite Keagamaan dan Kehidupan Beragama
1. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafei
2. Habib Muhsin A. Alattas
3. Dr. Zaitun Rasmin
4. Hj. Nurdiyati Akma
5. DR .HM. Hazairin, MM.
6. Dr. Bachtiar Nasir
7. Prof. Dr. Philip K. Wijaya

Komite Sosial Ekonomi
1. Dr. Muhammad Said Didu
2. Dr. Ihsanuddin Nursi
3. Dr. Antoni Budiawan
4. Prof. Dr. Didik J. Rahbini
5. Dr. Anwar Sanusi, SH. S.Si. MM
6. Ir. Iswan Abdullah. ME
7. Drs. M. Shiddik, MA
8. Lieus Sungkharisma
9. Dr. Enny Srihartati

Komite Sosial Politik
1. Dr. TB. Masa Djakfar
2. Dr. Ubadilah Badrun
3. M. Hatta Taliwang
4. Abdurahman Syebubakar
5. Muslim Arbi
6. Nurdianti Akma
7. Radhar Tribaskoro
8. Tony Rosyid
9. Dr. Masri Sitanggang
10. Dr. Abbas Taha
11. Anhar Nasution SE MM
12. M. Gde Siriana Yusuf, M.Tr.Ip

Komite Sosail Budaya
1. Prof. Dr. Budi Djadmiko
2. Dr. Jeje Zaenuddin
3. Prof. Dr. Muhammad Noer
4. Prof. Dr. Suyatno
5. Prof. Dr. Agus Suradika
6. Dr Nadjamuddin Ramli
6. Dr. Sabriati Aziz
7. Ir. Lendo Novo
8. dr. Ulla Nuchrawaty
9. Batara Hutagalung

Komite SDA & Lingkungan Hidup
1. Dr. Marwan Batubara
2. Prof. Dr. Widi D. Pratekto
3. Dr. Syamsul Balda, MM., M.BA
4. Dr. Gunawan Adji
5. Yakub A. Arupalakka
6. Suhardi Suryadi

Komite Antar Lembaga
1. Dr. Taufik Bahuddin
2. Ahmad Murjoko, S.Sos. M.Sc
3. Darmayanto
4. Musfikhin Dahlan

Komite Kajian Stategis
1. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin
2. Letjend TNI (Purn) Yayat Sudrajat, SE
3. Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno
4. Mayjen TNI (Purn.) Soenarko
5. Mayjen TNI (Purn.) Budi Suyanto
6. Marsda TNI (PURN.) Amirullah Amin
7. Dr. Anton Permana, S.IP., MH
9. Endu Marsono
10. Ir. Sayuti Asyathri

Komite Hukum dan HAM
1. Dr. Refli Harun, SH. LLM
2. Dr. Ahmad Redi, SH. MH
3. Dr. Eggi Sudjana, SH Msi
4. M. Rizal Fadillah, SH
6. Auliya Khasanova, SH. MH
7. Amir Hamzah, SH
8. Sabda Pranawa Djati, SH

Komite Hubungan Internasional
1. Dr. HJ. Nurhayati Ali Assegaf
2. Smith Alhadar
3. Indra Wardhana
4. DRS. H. Sutrisno, SH., MH.
5. Rizal Dharma Putra
6. drg. Moestar Muslim

Komite Seni Budaya
1. Taufik Ismail
2. Neno Warisma
3. Ahmad Dhani Prasetyo
4. Camelia Malik

Taushiyah Buat KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Bismillahirrahmanirrahim
Membaca di media massa berita bahwa Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memperingatkan KAMI.
Dalam nada keras mengancam, meminta KAMI untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum, dan menganggap KAMI hanyalah sekumpulan kepentingan.
Izinkan saya atas nama Majelis Penyelamatan Indonesia/Deklarator KAMI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Terima kasih kepada Bapak KSP Moeldoko yang berbicara mewakili Istana Presiden, atas pernyataannya yang menunjukkan bahwa beliau sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia.
2. Namun, KAMI menilai bahwa Bapak KSP Moeldoko belum membaca Maklumat tersebut dengan seksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam.
3. KAMI bertanya tentang jalur hukum apa yang dimaksud Bapak KSP Moeldoko?
Bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan Hukum Dasar yaitu UUD 1945 yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat?
Termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum?
Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat Pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya?
Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan.
4. Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara lain:
(a). Meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara yang banyak mengalami penyimpangan.
(b). Mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).
(c). Mengingatkan Pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang  yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh.
(e). Mengingatkan  Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.
5. Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat.
Izinkan KAMI mewasiatkan kepada Bapak KSP Moeldoko dan para staf di Istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI:
(a). Apakah KAMI yang memecahbelah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justeru memecahbelah rakyat?
(b). Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspriasi rakyat yang justeru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?
(c). Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?
6. Akhirnya KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar “ancaman” kepada rakyat.
Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman.
Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan.
KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya.
Wallahu al-Musta’an

Agum Gumelar Komentari Gatot Nurmantyo

HARIAN KAMI –– Peristiwa  kericuhan yang terjadi antara Purnawirawan TNI dan kelompok massa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (30/9/2020) lalu.

Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman

“Kegiatan ziarah kelompok purnawirawan TNI ke makam pahlawan itu,  tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial,” ujar Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman.

Izin tak diberikan karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19. Tidak ada niatan dari Dudung untuk tak menghargai para purnawirawan dalam kegiatan ziarah kemarin.

Selain tak mendapat izin dari Kemensos, kegiatan tersebut juga di luar dari sepengetahuan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri).

“Saya konfirmasi kepada Pepabri ternyata kegiatan kemarin tidak ada konfirmasi kepada Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Pepabri,” jelas Dudung.

“Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga agar virus corona ini tak meluas apalagi rata-rata (purnawirawan) sudah berusia lanjut,” kata dia.

“Bagaimanapun (purnawirawan) senior-senior kami.  Saya sudah koordinasi dengan Kapolda bahwa saya yakin juga bapak-bapak para senior purnawirawan punya hati nurani kami pun melaksanakan tugas di sini,” kata Dudung.

Walau demikian, Dudung meminta pengertian kepada para purnawirawan agar memaklumi jajaran TNI yang tengah bertugas.

Dirinya dan jajaran yang lain hanya menjalankan perintah pemerintah pusat agar menaati protokol kesehatan ditengah pandemi.

Sempat mengimbau para peziarah untuk tak melanjutkan kegiatannya di TMP Kalibata.

Akhirnya petugas memperbolehkan pada purnawirawan TNI untuk berziarah namun dengan pembatasan jumlah orang.

tribunnews

Berdebat dengan Komandan Kodim

Mantan Panglima TNI sekaligus Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sempat dicegah oleh Komandan Kodim Jakarta Selatan Kolonel inf Ucu Yustia saat hendak memasuki komplek Taman Makam Pahlawan Nasional Umum Kalibata, Rabu (30/9/2020) siang.

Sang Kolonel mencegat sang jenderal dan sempat melarang jenderal beserta rombongan masuk.

Terjadi perdebatan sengit saat itu.  “Ini di makam pahlawan ya, Anda punya Sapta Marga sumpah prajurit, Anda bertanggungjawab kepada Tuhan YME.

“Bahwa kami purnawirawan akan menghormati para pahlawan yang jadi korban G30 S PKI,” ujar Gatot kepada dandim.

Dandim menegaskan, dia hanya melaksanakan tugas dan tidak bermaksud melarang Gatot dan para purnawirawan untuk nyekar ke makam pahlawan.

“Kami hanya menjalankan tugas agar sesuai dengan protokol kesehatan,” jawab Kolonel Ucu.

Setelah terjadi perdebatan alot, akhirnya rombongan diperbolehkan masuk dengan syarat per kelompok maksimal 30 orang.

Deklarasi itu pun berbarengan dengan aksi unjuk rasa kelompok masyarakat yang sedang berorasi di depan TMP Kalibata.

Sekitar 20 menit Gatot nyekar ke makam para pahlawan pada momentum yang mereka sebut sebagai aksi mengenang pemberontakan Gerakan 30 Sepember PKI.

Momen ziarah d TMP Kalibata yang berujung dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibata untuk menggelar ziarah.

“Bahwa kami purnawirawan akan menghormati para pahlawan yang jadi korban G30 S PKI,” ujar Gatot kepada dandim.

***

tribunnews

“Saya juga jenderal, mantan Dan Kopassus, mantan menteri tapi ya ikuti protokol karena kondisi sekarang sedang pandemi COVID-19.” — Agum Gumelar

“Mohon maaf ya, sebagai prajurit Baret Merah, saya sebagai mantan Danjen saya ingin koreksi, tidak seperti itu.  Jangan terlalu murah meneriakkan Komando di tempat-tempat yang tidak tepat,” kata  Jenderal (Purn) Agum Gumelar.

Ketua Umum Pepabri (Persatuan Purnawirawan TNI/Polri) itu mengkritik sekelompok orang yang menyebut dirinya Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPK).

Agum mendapat laporan,  para purnawirawan tersebut terlihat sangat memaksa untuk masuk dan melakukan deklarasi di halaman TMP Kalibata itu.

Mereka berziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis (2/10/2020) tanpa izin sehingga memicu kericuhan.

“Saya marah, sedih, kesal sekali kok purnawirawan berperilaku seperti itu. Berziarah kok malah kejar-kejaran, deklarasi, dan teriak-teriak ‘komando’. Saya mantan Danjen Kopassus, teriakan Komando itu tidak boleh sembarangan,” kata Agum tentang para purnawirawan tersebut.

Masih menurut Agum, para purnawirawan harus tetap menjadi teladan bagi para juniornya.

Harusnya, Agusm berujar, purnawirawan itu menghargai mereka yang tengah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Bila nilai-nilai sapta marga tetap dipegang, ia yakin insiden saat mereka melakukan tabur bunga itu tak perlu terjadi.

“Saya juga jenderal, mantan Dan Kopassus, mantan menteri tapi ya ikuti protokol karena kondisi sekarang sedang pandemi COVID-19,” ujarnya. “Seharusnya mereka itu menjadi prajurit baret merah yang dicintai dan mencintai rakyat.

Untuk diketahui, aktivitas PPKN antara lain diikuti oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Dia sempat berdebat dengan Dandim Jakarta Selatan Kolonel Inf Ucu Yustia saat hendak masuk ke area TMP.

Perdebatan terjadi lantaran Ucu mencoba mengingatkan peserta kegiatan mengenai protokol kesehatan yang melarang adanya kerumunan karena berpotensi terjadi penularan COVID-19.

Pada bagian lain, Agum Gumelar mengingatkan para pensiunan TNI/Polri untuk melupakan perbedaan politik saat pemilu presiden 2019.

Setelah salah satu calon presiden terpilih menjadi pemenang dan dilantik untuk memimpin pemerintahan, seyogianya semua pihak kembali bersatu padu.

“Walaupun sudah purna tugas tapi tetap punya pengabdian dengan tetap berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Para purnawirawan harus menjadi garda terdepan dalam merajut kembali persatuan dan kesatuan di masyarakat,” kata mantan Gubernur Lemhanas di awal reformasi itu

Selain itu, para purnawirawan harus ikut aktif mengawal perjuangan dan tujuan nasional.

Hanya, hal itu tak mesti diartikan dengan berada di dalam lingkar kekuasaan. Bersikap kritis dan beroposisi terhadap pemerintah juga merupakan bagian dari sikap mengawal agar tidak terjebak menjadi otoriter.

“Tapi semua dilakukan dengan proporsional dan elegan, bukan asal beda dengan pemerintah. Jangan dilandasi oleh kebencian karena itu bukan sikap purnawirawan saptamargais,” tegas Agum Gumelar mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah purnawirawan TNI saat berziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kamis (1/10/2020).

Agum juga menyoroti sikap sejumlah purnawirawan berpangkat tinggi yang terlibat debat dengan petugas di lapangan.

“Kita ini kan pernah bertugas. Tahu kondisi di lapangan. Janganlah mentang-mentang pangkat jenderal lalu menganggap remeh petugas di lapangan.

“Mereka itu hanya bertugas, melaksanakan perintah. Pernah punya pangkat tinggi itu seharusnya lebih bisa menghargai,” katanya kemudian menyampaikan pesan kepada Gatot Nurmantyo.

“Jika Pak Gatot ingin membangun gerakan moral sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap bangsa, itu.  Namun mohon harus betul-betul gerakan moral, jangan menjadi suatu gerakan politik.  Gerakan moral itu tentunya harus diikuti dengan moral yang tinggi,” ujarnya.

“Terus terang saja saya merasa prihatin dan bahkan kesal melihat kejadian itu. Terutama untuk mereka yang kemarin mengenakan baret merah dengan gagah perkasa. Saya ini mantan Danjen Kopassus,” kata Agum.

 

 

 

 

Deputi Pemberantasan BNN Kembali Dipegang Arman Depari

Deputi Pemberantasan BNN Tak Lagi Kosong
 

Pelantikan dan pengambilan sumpah bersamaan dengan dilantiknya Deputi Dayamas, siang tadi.

Posisi Deputi Pemberantasan BNN yang sempat kosong itu memang sempat ramai.

Humas BNN hingga saat ini,  belum mengklarifikasi dan menyebar rilis, soal Kepres dan Telegram Kapolri yang seolah bertolak belakang.

Badan Narkotika Nasional (BNN)  ramai dikritik oleh wakil rakyat soal kinerja yang tak maksimal belakangan ini. Anggaran yang diterima, tak sebanding kinerja atau harapan masyarakat.

Jika ini terus terjadi, wakil rakyat “mengancam” BNN anggaran bisa dialihkan ke Polri atau BNN akan dibubarkan.

Deputi Pemberantasan BNN Tak Lagi Kosong

Menjadi Polemik dan Ibarat Pesawat BNN kena Turbulensi

Aktivis anti narkoba kemudian membela BNN, walau mengakui BNN kalah gerak dengan langkah taktis tim yang dibentuk Bareskrim Polri, dengan temuan-temuan fantastis dalam membongkar mafia narkoba.

Demikian juga mantan ketua BNN “bersuara” dibantu media massa, menegaskan bahwa BNN — saat ini — masih diperlukan mengatasi “darurat narkoba”.

Maka,  Komisi III pun menyetujui pagu anggaran yang diusulkan BNN menjadi Rp 1,6 Triliun di Tahun 2021.

Kewenangan BNN yang  sudah menjadi riel, langsung di bawah Presiden. Alat-alat kerja dan fasilitasnya canggih sekarang ini.

Hanya saja, kemarin sempat kembali dikritik, kok,  seolah kekurangan sosok SDM dalam pemberantasan narkoba.

Membuat para pengedar sempat “gembira” karena BNN, dianggap tak punya “figur kuat”. Buktinya, dalam pergantian  Deputi Pemberantasan yang seolah tak ada kaderisasi.

Ramai ketika muncul Kepres mengangkat Arman Depari, sementara dari Kepolisian karena pensiun ia ditarik institusi Kepolisian. Juga yang bersangkutan diangkat menjadi Komisaris BUMN. 

Posisi Deputi Berantas yang sudah ditarik ke kesatuan,  bukan diganti dengan cepat. Tapi, jabatan itu dibiarkan kosong.

Telegram Kapolri dengan nomor ST/2557/IX/KEP./2020, memuat mutasi Irjen Pol Arman Depari dari posisi Deputi Pemberantasan BNN (Badan Narkotika Nasional) “ditarik” ke Mabes Polri. Karena yang bersangkutan  dipersiapkan menjelang pensiun dan menjadi Komisaris di Pelindo.

Adanya Keputusan Presiden (Keppres) 116/2020 yang dikeluarkan pada Juli 2020 berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN.

Posisi Deputi Berantas oleh Kepres itu, masih dipegang Arman. Masuk dalam catatan sejarah, baru kali ini, Deputi Pemberantasan dipegang seorang purnawirawan.

Menurut info, Sekneg tak dapat kandidat nama lain, yang  punya pengalaman untuk membongkar jaringan mafia narkoba. Seolah,  hanya sosok ini yang berintegritas.

Tak bisa dipungkiri,  ada kasus oknum BNN “nakal”  yang memanfaatkan “alat sadap untuk kepentingannya sendiri” kemudian terkuak kasus sampai menjual barang bukti di tengah  “darurat narkoba,” terdengar memalukan.

RIDMA Foundation (LSM Watch BNN) sempat  mempertanyakan, kenapa urusan “dapur” BNN terungkap ke publik dan hal semacam ini bisa terjadi. Sehingga, terkesan BNN tak punya orang-orang  kredibel,  dalam mengatasi pemberantasan di Republik ini.

Ternyata, posisi yang demikian strategis itu menjadi kosong  sejak Juli gara-gara terjadi “tarik menarik”.

Ada info, tokoh T dan B seakan sedang  berebut pengaruh memasang orangnya. Termasuk memainkan “bidak catur jabatan” untuk posisi Kepala BNN yang sebentar lagi “lengser”.

Dimana Kepala BNN saat ini,  menjadi sangat strategis karena kedudukannya  di bawah langsung Presiden. Posisi orang nomer satu BNN diperebutkan, karena sudah setingkat menteri, baik “fasilitas” dan power-nya di masa dua pandemi: darurat covid dan darurat narkoba.

Komjen. Pol. Drs.  Heru Winarko, S.H akan pensiun Desember 2020 ini.

Sedangkan Arman Depari menjadi seorang purnawirawan pertama yang menjadi Deputi Berantas,  dilantik tanpa pangkat tapi dudukan “job struktural”. Tak jelas apakah menabrak aturan atau tidak.

Beliau disebut sosok yang paling pas untuk mengisi orang nomer satu di BNN mendatang, selain “pego” dari unsur kepolisian.

Masyarakat berharap, kepala BNN yang akan dipilih Jokowi adalah sosok yang humble ke jurnalis dan aktivis anti narkoba.  Bukan seperti sekarang yang memilih figur BNN malah “jaga jarak” dengan orang-orang punya sejarah panjang bergerak dalam cegah atau pemberantasan narkoba.

Aktivis anti narkoba dan jurnalis mencatat, jabatan kepala BNN sekarang seperti hanya sekedar “posisi balas budi” karena sebuah kasus yang sempat heboh.

Indonesia perlu sosok Kepala BNN,  yang integritas dan semangatnya bisa menggaet ragam kalangan, seperti kepala-kepala BNN yang lalu, walau bekerja tanpa anggaran, tapi sudah bisa berbuat banyak untuk bangsa ini.

Atas situasi ini,  Kepala BNN  Heru yang dikritik itu kini dipuji  justru unggul dan berhasil dalam bersih-bersih internal di BNN. Mantan Deputi Pemberantasan di KPK ini sukses menjadikan petugas BNN berintegritas #hidup100persen.

Heru sukses menjaga integritas petugas BNN, tak ada lagi main “komisi ten” persen, kemudian menjaga agar orang BNN jangan sampai menjual barang bukti, atau malah keasyikan main proyek sosialisasi cegah narkoba atau main anggaran rehabilitasi.

Deputi Pemberantasan BNN Tak Lagi KosongDeputi Pemberantasan BNN Tak Lagi Kosong

Deputi Pemberantasan BNN Tak Lagi Kosong

 Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Drs. Heru Winarko, S.H. melantik delapan pejabat di lingkungan BNN RI. Delapan pejabat yang dilantik tersebut diantaranya menempati jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional. Jakarta, Rabu (30/9).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Narkotika Nasional, Kepala BNN RI melantik Drs. Arman Depari sebagai Deputi Pemberantasan dan Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A sebagai Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

Recent Posts